Berkat Samsat Online, Bakeuda Sumbar Bisa Kantongi 10 Ribu NIK Tiap Hari

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 07:53 WIB
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Hotel Mercure Padang, Rabu (13/10/2021).
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Hotel Mercure Padang, Rabu (13/10/2021).

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Data Kependudukan dapat dijadikan sebagai basis data dalam pengambilan keputusan dan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan instansi lain di Sumatera Barat guna menjamin tercapainya program -program strategis daerah baik itu ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Data dan dokumen Kependudukan dapat menjadi suporting dalam pencapaian kinerja pemerintahan daerah dengan mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Hotel Mercure Padang, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Sebarkan NIK KTP Sembarangan Bisa Dipenjara 12 Tahun, Ini Alasannya

Ia menyebut dengan memakai data kependudukan, akan memudahkan dalam evaluasi keberhasilan suatu program, sehingga lebih terukur dan akuntabel.
Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan Satu Data Indonesia yang dikuatkan dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan.

Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan satu data tersebut adalah dengan mengintegrasikan data Dukcapil dengan data Instansi lain. Karena Data Kependudukan dapat digunakan untuk semua keperluan.

Baca Juga: Cara Gampang Cek dan Download Sertifikat Vaksin hanya Dengan NIK

Menurut Audy, di Provinsi Sumatera Barat, Sudah ada 19 Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dukcapil dan 8 OPD diantaranya sudah mendapatkan Hak akses.

Organisasi Perangkat Daerah tersebut menggunakan Data kependudukan dalam pelaksanaan tugas, program dan kegiatan seperti Dinas Keuangan Daerah. Dengan aplikasi pajak progresif yang ada di Samsat online Provinsi untuk memberlakukan pajak progresif kenderaan bermotor, saat ini Bakeuda sudah dapat kuota 10.000 NIK setiap harinya. Berdasarkan evaluasi, penggunaan data dukcapil tersebut, dapat meningkatkan pendapatan dari Pajak kenderaan.

Kemudian OPD Lingkup Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), menggunakan data kependudukan untuk verifikasi tenaga kerja lingkup pertanian dan basis data untuk pemberian bantuan-bantuan program.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Ormas NU Solsel Gelar Konferensi Cabang 2021

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:09 WIB

Sinkron ke BPS, Nagari di Sumbar jadi Basis SID

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:30 WIB
X