Kecam 'Aksi Smackdown' Oknum Polisi, Athari: Jangan Cuma Minta Maaf, Tindak Tegas Pelaku!

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 23:23 WIB
Athari Gauthi Ardi anggota Komisi V DPR RI
Athari Gauthi Ardi anggota Komisi V DPR RI

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Viral di media sosial video aksi “smackdown” oknum polisi kepada mahasiswa yang sedang berunjukrasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten, pada Peringatan HUT Kabupaten Tangerang ke-389 pada Rabu (13/10/2021).

Aksi “smackdown” oknum polisi ini mendapat kecaman dari anggota DPR RI asal Sumatera Barat Athari Gauthi Ardi. Menurut legislator muda itu, aparat tidak sepantasnya melakukan hal tersebut kepada masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya.

“Saya sangat mengecam tindakan represif aparat kepada kawan-kawan mahasiswa yang sedang melakukan aksi dan menyampaikan aspirasinya. Tindakan itu tidak sepantasnya dilakukan oleh aparat yang seharusnya bersikap humanis dan mengayomi masyarakat," Kata Athari Kepada Harianhaluan.com Kamis (14/10/2021).

Menindaklanjuti kejadian tersebut, polisi sudah menyampaikan permohonan maaf kepada korban “smackdown” melalui konfrensi pers pasca aksi di media center Polresta Tangerang.

Diketahui, Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro meminta maaf kepada korban MFA, umur 21 tahun, yang mengalami tindakan kekerasan oleh oknum pengamanan aksi Unras di depan gedung Pemkab Tangerang.

Menanggapi permohonan maaf dari Kapolresta Tangerang tersebut, Athari menyatakan bahwa untuk menyelesaikan peristiwa kekerasan tersebut tidak cukup hanya dengan permohonan maaf dan harus ada tindakan lebih lanjut.

“Tidak cukup hanya dengan permohonan maaf, harus ada tindakan lebih lanjut,” ujar anggota DPR RI itu.

Athari meminta polisi mengusut tuntas aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut karena aksi kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan ia berharap hal serupa tidak terulang lagi.

“Saya minta kepada polri agar mengusut tuntas peristiwa ini, berikan sanksi tegas kepada oknum yang berbuat kekerasan tersbut. Apapun alasannya yang namanya kekerasan tidak dapat dibenarkan. Jangan sampai aparat terbiasa berbuat kekerasan kepada masyarakat,” tutup Athari. (*)

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

BP4 Kota Pariaman Teken MoU dengan 4 KUA dan 71 Kades

Jumat, 15 Oktober 2021 | 23:44 WIB

Wabup Pesisir Selatan Buka Musda GOW di Gedung PCC

Jumat, 15 Oktober 2021 | 22:45 WIB

Wakil Wali Kota Solok Buka Bimtek Tim Penggerak PKK

Jumat, 15 Oktober 2021 | 22:40 WIB

Terpopuler

X