Simak! 'Rapor Merah' 4 Tahun Anies Baswedan Versi LBH Jakarta

Nova Anggraini
- Selasa, 19 Oktober 2021 | 00:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyerahkan catatan rapor merah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selama empat tahun pemerintahan. Catatan tersebut terdiri dari 10 laporan.

"LBH Jakarta menyoroti 10 permasalahan yang berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama empat tahun masa kepemimpinan," kata pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait dalam keterangan tertulis, Senin (18/10/2021).

Pertama yakni terkait buruknya kualitas udara Jakarta yang melebihi baku mutu udara ambien nasional (BMUAN) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.

Menurut Jeanny hal tersebut disebabkan abainya Pemprov DKI untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Kedua yaitu sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Permasalahan utamanya dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu.

Lalu, catatan ketiga terkait penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Beberapa tipe banjir Jakarta masih disikapi Pemprov DKI sebagai banjir karena luapan sungai. Lalu beberapa Peraturan Kepala Daerah masih ditemukan potensi penggusuran dengan adanya pengadaan tanah disekitar aliran sungai.

Permasalahan keempat yang disoroti LBH yaitu penataan kampung kota yang belum partisipatif. Salah satu contoh penerapan penataan Kampung Kota dengan menggunakan pendekatan CAP adalah Kampung Akuarium. Namun, dalam penerapannya tidak seutuhnya memberikan kepastian hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga.

Penanganan Pandemi Masih Setengah Hati
Kelima yakni ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dengan kekosongan aturan mengenai bantuan hukum pada level Peraturan Daerah di DKI Jakarta.

Keenam mengenai sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta. Pada awal masa kepemimpinannya, Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan rumah uang muka atau DP 0 persen ditargetkan membangun sebanyak 232.214 unit.

Ketujuh, belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik dan kompleksitas kerentanan yang jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Sumber: Liputan6.com

Tags

Terkini

Langkah Menjaga Keamanan Rumah Yang Patut Diterapkan

Sabtu, 4 Desember 2021 | 17:25 WIB

Perguruan Thawalib Peringati Hari Disabilitas

Sabtu, 4 Desember 2021 | 12:44 WIB

Bupati Andri Warman Buka Musda LKAAM Agam

Sabtu, 4 Desember 2021 | 12:11 WIB

Gubernur Sumbar Resmikan Surau Al-Ikhlas Taluak Agam

Sabtu, 4 Desember 2021 | 09:32 WIB

Pilot Cathay Pasific Mundur Massal, Ada Apa?

Sabtu, 4 Desember 2021 | 07:05 WIB
X