Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Capai 8 Juta Orang

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR, Indra Suhada
Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR, Indra Suhada

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR, Indra Suhada mengatakan kegiatan tersebut adalah upaya meningkatkan kompetensi calon lulusan pekerja jasa konstruksi.

Ia menilai peningkatan kompetensi itu harus dilakukan di dunia pendidikan karena disinilah cikal bakal tenaga konstruksi yang akan digemleng oleh guru maupun dosen sehingga tercipta tamatan yang kompeten dan bisa langsung beradabtasi di dunia kerja.

Baca Juga: Tenaga Kerja Dipersiapkan untuk 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, 1 Ada di Sumatera

Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah tenaga kerja jasa konstruksi di Indonesia mencapai 8 juta orang namun belum sampai 10 persen yang sudah bersertifikat dan dinyatakan berkompeten.

"Bukan berarti mereka yang belum memiliki sertifikat tidak memiliki skill. Namun, skill itu masih belum diakui secara legal. Padahal seiring persaingan global, sertifikat menjadi syarat wajib bagi tenaga kerja jasa konstruksi," ujarnya saat membuka Sosialisasi dan Peluncuran Program Kelas Industri PUPR Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR dengan tema "Transformasi Pendidikan Vokasi Mewujudkan SMK Bisa, SMK Hebat" di Padang.

Baca Juga: Seluruh Tenaga Kerja Padang Panjang Diusulkan Ikut ULC BPJS Ketenagakerjaan

Saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan kebijakan sesuai UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konsruksi bahwa tenaga kerja konstruksi dilingkup kerjanya harus sudah bersertifikat.

"Karena itu adalah tugas bersama pemerintah, badan usaha, asosiasi, lembaga, lembaga pendidikan dan pelatihan, sekolah vokasi dan perguruan tinggi serta masyarakat jasa konstruksi lainnya untuk membimbing calon lulusan di SMK," ujarnya.

Guna mendukung terciptanya tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompeten itu Kementerian PUPR juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemagangan dan sesuai PP 14 tahun 2020 tentang pedoman jasa konstruksi bahwa setiap kegiatan di lingkungan PUPR di atas Rp50 miliar wajib menyediakan slot pemagangan bagi vokasional. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Wako Fadly Amran Sampaikan Ranperda APBD 2022

Jumat, 26 November 2021 | 22:30 WIB

Bupati Agam Lepas 40 Bibit Ikan di Launching Baganang

Jumat, 26 November 2021 | 16:45 WIB

PLN Resmikan Lisdes di Empat Desa Kabupaten Agam

Jumat, 26 November 2021 | 16:10 WIB

Polda Sumbar Kembali Buka Gebyar Vaksinasi Sabtu Depan

Jumat, 26 November 2021 | 12:30 WIB
X