Sorot RAPBD 2022, Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Rendahnya Vaksinasi dan Pengembalian Dana Covid-19

Rahma Nurjana
- Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:18 WIB
Anggota Fraksi Partai Gerinda DPRD Sumbar, Mesra
Anggota Fraksi Partai Gerinda DPRD Sumbar, Mesra

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, mempertanyakan tingkat vaksinasi yang masih rendah dan tindak lanjut pengembalian Rp 6,7 Miliar ke kas daerah sebagai hasil temuan BPK-RI dalam penanganan COVID-19.

“Mohon Penjelasan saudara Gubernur, apa yang menyebabkan angka vaksinasi kita masih sangat rendah? Apakah stok vaksin yang kurang atau adanya perlambatan di tingkat kabupaten kota? Mohon juga dijelaskan atas informasi atas adanya vaksin yang kedaluarsa. Kenapa itu terjadi dan berapa banyak?,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerinda DPRD Sumbar, Mesra, saat membacakan Pandangan Umum Fraksinya atas RAPBD 2022 di Rapat Paripurna Dewan, Selasa (19/10/2021).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt.Rajo Lelo dan dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

Menurut Mesra,  meski pandemi COVID-19 belum sepenuhnya usai, namun prakteknya di lapangan, kondisi sudah seperti tidak ada lagi kejadian mengkhawatirkan. “Anjuran untuk menerapkan Protokol Kesehatan dengan baik, tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentu membawa pengaruh buruk, yang menyebabkan nama Sumatera Barat belum cukup membaik di mata pemerintah pusat dalam hal penerapan disiplin Prokes. Hal itu masih ditambah dengan angka vaksinasi yang rendah,” katanya.

Dalam catatan Gerindra, hingga pertengahan Oktober 2021 ini,  capaian vaksinasi suntikan pertama di Sumbar baru pada angka 26,71 persen atau 1.177 Juta dari jumlah yang hendak disasar sebanyak 4.408 Juta jiwa. Vaksinasi tahap kedua, angkanya justru lebih renah lagi, dimana baru tercatat 594.568 jiwa atau 13,49 persen.

“Kami meminta Gubernur dan Wakil Gubernur agar lebih aktif dan cerdas lagi memainkan pengaruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melakukan kosolidasi seluruh kekuatan dan porensi yang dimiliki daerah ini agar realisasi vaksinasi meningat sesuai ditargetkan pemerintah pusat,” jelas dia.

 Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan progress pengembalian uang ke kas daerah sesuai temuan BPK dalam LHP-nya tentang penanganan COVID-19.

“Mohon penjelasan yang lebih detail terkait realisasi hasil LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid19 tahun 2020. Sejauh mana progres pembayaran ke kas daerah atas dari temuan BPK dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid tahun 2022 sebesar Rp6,7 miliar. Mohon dilengkapi dengan bukti setoran ke kas daerah,” pinta Mesra. (*)

 

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

Andalas Santri's Camp di Padang Panjang Resmi Ditutup

Sabtu, 27 November 2021 | 14:15 WIB

Wako Fadly Amran Sampaikan Ranperda APBD 2022

Jumat, 26 November 2021 | 22:30 WIB
X