Nagari di Pesisir Selatan Harus Pedomani Teknis Operasional Keuangan Desa

Milna Miana
- Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:20 WIB
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi.

PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Pedoman Teknis Operasional Keuangan Desa (PTOKD) yang telah lama ditunggu-tunggu, akhirnya dirilis Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Hal ini untuk menjawab 'kevakuman' petunjuk baku pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa," sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi.

Baca Juga: Dit Intelkam Polda Sumbar gelar Vaksinasi di SMA Negeri 1 Batang Kapas Pesisir Selatan

"Ke depan, nagari-nagari kita yang selama ini terkadang ragu mensinkronkan Permendagri dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) yang setiap tahun diterbitkan Kemendesa PDTT, tidak perlu lagi kehilangan arah dalam menentukan kode rekening belanja," jelasnya dikutip dari Pesisirselatankab.go.id, Kamis (21/10/2021).

Dikatakan, pemerintah nagari dan pihak terkait lainnya diminta mempelajari modul-modul yang dalam waktu dekat diterbitkan Kemendagri. "Sebelumnya juga akan dilakukan ujicoba, diskusi via webiner dengan menghadirkan perangkat daerah tingkat provinsi, kabupaten dan desa/nagari terpilih," sebutnya.

Baca Juga: Bupati Pesisir Selatan Buka Bimtek PKK Provinsi Sumatera Barat 2021

Ia juga mengingatkan pemerintah nagari agar berhati-hati mengelola dana desa. "Jangan menganggap bahwa dana tersebut milik pribadi sehingga di kemudian hari yang bersangkutan berurusan dengan hukum. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Makanya, kelola dana desa dengan baik sesuai aturan yang ada," pintanya.

Lebih lanjut menurutnya, untuk mengantisipasi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, maka semua unsur di nagari diminta mengawasi secara ketat sehingga tidak ada celah bagi oknum pemerintahan nagari memanfaatkan dana itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Pemerintah nagari juga harus memahami dan melaksanakan aturan pengelolaan dana desa sebagaimana mestinya. Kalau ada yang diragukan tolong tanyakan kepada dinas terkait supaya tidak terjerumus ke ranah hukum," harapnya. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Pesisirselatankab.go.id

Tags

Terkini

Kota Sawahlunto Dapat Dua Penghargaan dari JKPI

Sabtu, 4 Desember 2021 | 19:11 WIB

Wakapolda Tinjau Sumdarsin di Polda Sumbar

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:43 WIB

Perguruan Thawalib Peringati Hari Disabilitas

Sabtu, 4 Desember 2021 | 12:44 WIB

Gubernur Sumbar Resmikan Surau Al-Ikhlas Taluak Agam

Sabtu, 4 Desember 2021 | 09:32 WIB
X