Bawaslu Agam Gelar Rakor Penyelesaian Sengketa  Pemilihan

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:41 WIB
Rakor peneleesaian sengketa dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Agam. Ist
Rakor peneleesaian sengketa dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Agam. Ist

AGAM, HARIANHALUAN.COM - Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi penyelesaian sengketa,  di ruang rapat kantor Bawaslu Kabupaten Agam, Kamis (21/10/2021).

Baca Juga: Belasan Kali Citilink Berputar di Langit Bandung, Ini Sebabnya

Kegiatan ini dibuka oleh Elvys, Ketua Bawaslu Kabupaten Agam yang didampingi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam.

Elvys menyampaikan bahwa kegiatan ini sengaja dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu 2024. Bawaslu merasa penting untuk mengagendakan kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman jajaran dan stakeholder terkait proses penyelesaian sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu. Tidak hanya terkait pelaksanaan saja, tetapi juga terkait cara dan syarat pengajuan permohonan hingga menghasilkan putusan.

“Bawaslu Kabupaten Agam mempunyai pengalaman menyelesaikan 8 permohonan sengketa proses yang diajukan oleh partai politik atas keputusan KPU Kabupaten Agam terkait pencalonan pada Pemilu 2019 dan 11 permohonan pada Pemilu 2014”, lanjutnya.

Yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini  Surya Efitrimen, S.Pt, MH Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Dr. Otong Rosadi, SH, MH Rektor Universitas Eka Sakti Padang yang juga pernah menjadi tim seleksi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dan anggota TPD DKPP RI.  

Secara teknis proses penyelesaian sengketa proses disampaikan oleh Surya Efitrimen Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Surya Efitrimen menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara dan antara peserta dengan peserta dalam pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan. Sementara untuk sengketa hasil akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut Surya Efitrimen menjelaskan bahwa objek sengketa antara peserta dengan KPU yang dapat diajukan oleh peserta pemilu kepada Bawaslu terkait keputusan atau SK KPU. Namun tidak semua keputusan KPU dapat disengketakan, ada beberapa pengecualian, diantaranya keputusan KPU terkait tindaklanjut penanganan pelanggaran.

Halaman:

Editor: Dodi Caniago

Sumber: Rilis

Terkini

SUMDARSIN di Polda Sumbar Diikuti Sebanyak 10.448 Jiwa

Minggu, 28 November 2021 | 20:57 WIB

Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon Hari Ini

Minggu, 28 November 2021 | 12:17 WIB

18 Dubes Timur Tengah Akan Kunjungi Sumbar

Minggu, 28 November 2021 | 11:05 WIB
X