Gratifikasi yang Mesti Dipahami ASN

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 19:17 WIB

Oleh:

Jayuk Sri Endang Purwaningsih, SE.MSi PPUPD

(Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Dharmasraya)

HARIANHALUAN.COM - Istilah gratifikasi sudah tidak asing kita dengar. Istilah ini kerap muncul, terutama dalam berita-berita kasus tindak pidana korupsi. Di Indonesia, tidak sedikit pejabat yang dijerat hukum karena tersandung kasus korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi

Memang, sejak tahun 2001, gratifikasi masuk dalam kelompok jenis tindak pidana korupsi yang diatur oleh Undang-Undang. Negara secara khusus mengatur gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai yang termasuk dalam sasaran aturan dimaksud, sudah sepatutnya memahami dengan baik tentang gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terkait gratifikasi.

Gratifikasi, sebagaimana disebut dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Bila mencermati definisi di atas, gratifikasi sebenarnya bermakna netral, yaitu: pemberian dalam arti luas. Namun gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang, ketika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, yang penerimaan itu berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Gratifikasi seperti itu dianggap pemberian suap, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 2001, yakni “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” 

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: rilis

Tags

Terkini

Tertangkap, Pria Ganteng Ini Maling Uang Kotak Infak

Sabtu, 4 Desember 2021 | 22:28 WIB

Kota Sawahlunto Dapat Dua Penghargaan dari JKPI

Sabtu, 4 Desember 2021 | 19:11 WIB

Wakapolda Tinjau Sumdarsin di Polda Sumbar

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:43 WIB

Langkah Menjaga Keamanan Rumah Yang Patut Diterapkan

Sabtu, 4 Desember 2021 | 17:25 WIB
X