Respon Pusat dan Daerah Terkait IKN, BRIN Lakukan Diskusi Webinar

- Kamis, 28 Oktober 2021 | 16:24 WIB
Ilustrasi ibu kota baru. (Istimewa)
Ilustrasi ibu kota baru. (Istimewa)

HARIANHALUAN.COM - Dalam rangka mengetahui respons pusat dan daerah mengenai Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, melalui Webinar series tentang IKN sesi pertama dan berikutnya akan difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yakni: pertama, Bagaimana respons pusat dan daerah dalam melihat prospek IKN di Kalimantan Timur.

Kedua, serangkaian kebijakan publik yang seperti apa dan bagaimana suatu ibu kota negara yang ideal dan optimal bagi pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kepala Pusat Riset Politik, BRIN, Firman Noor, menekankan bahwa kedua pertanyaan ini relevan untuk menimbang dua sisi perspektif tentang IKN dari pusat dan daerah yang selama ini belum banyak diulas.

“Sekaligus mencari titik bersama antara pusat dan daerah dalam menimbang IKN ini, karena seringkali daerah dirugikan dengan adanya kebijakan yang top down dan dampak migrasi yang akan muncul ke depannya,” ungkap Firman dilansir dari brin.go.id Kamis (28/10/2021).

Oleh karena itulah, diperlukan adanya suatu kegiatan diskusi yang sifatnya berkelanjutan dengan melibatkan berbagai stake holders terkait termasuk warga negara. Menurut Firman, Peran peneliti di Pusat Riset Politik BRIN adalah sebagai inisiator atau penggagas, concept developer dan juga mengorganisasi pelaksanaan kegiatan.

“IKN merupakan salah satu fokus kajian kontemporer Pusat Riset Politik saat ini, dengan harapan dapat memberikan solusi komprehensif atas wacana pemindahan ibu kota,” tutur Firman.

Anggota tim Kajian IKN, Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati mengatakan bahwa, posisi aspirasi yang setara menjadi poin penting dalam menimbang aspirasi pusat dan daerah. “Hal ini dikarenakan perspektif dominan selama ini terlalu Jawa-sentris, sehingga suara-suara daerah belum begitu menjadi atensi,”terang Wasisto.

“Hal itulah yang membuat rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap Ibu Kota Negara (IKN) baru ini bisa saja bernuansa elitis daripada inklusif. Maka penting sekiranya suara-suara daerah dari Kalimantan Timur diperhatikan terutama masyarakat adat yang kerap kali termarjinalkan,” tambahnya.

Peneliti Senior, Pusat Riset Politik BRIN, Syafuan Rozi, memberikan penekanan keterkaitan antara fase pemindahan dan pembagian fungsi ibu kota baru. Akan lebih jika nanti IKN di Kalimantan Timur ini hanya fokus saja sebagai pusat politik dan pemerintahan saja, namun fungsi lain seperti ekonomi bisa tetap di Jakarta.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: BRIN

Terkini

SUMDARSIN di Polda Sumbar Diikuti Sebanyak 10.448 Jiwa

Minggu, 28 November 2021 | 20:57 WIB

Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon Hari Ini

Minggu, 28 November 2021 | 12:17 WIB

18 Dubes Timur Tengah Akan Kunjungi Sumbar

Minggu, 28 November 2021 | 11:05 WIB
X