PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Jaringan Peduli Perempuan (JPP) mendesak pemerintah untuk tuntaskan penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual di depan halaman kantor Gubernur Sumatra Barat, Kamis (25/11/2021).
Hal ini terkait dengan hari pengapusan kekerasan terhadap perempuan yang jatuh pada tanggal 25 November. Mereka melakukan aksi kompanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang di lakukan di depan Kantor Gubernur Sumatra barat.
Pada aksinya yang berlangsung pada pukul 16:15 Wib mereka mendesak Pemerintah Sumatra Barat dan Kota Padang untuk tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik berupa infrastruktur, namun juga diminta untuk memperhatikan pembangunan fasilitas rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.
Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Jaringan Peduli Perempuan (JPP) Sumatra Barat ketika menggelar aksi damai bertajuk "Mengenang Duka Korban Kekerasan Seksual : Tuntaskan Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.
Baca Juga: 3 Besar Pengelolaan Publik Tingkat Sumbar, PPID Kota Pariaman Presentasi di Depan KI
"Baru-baru ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatra Barat dan Kota Padang mengalami peningkatan, sepanjang bulan Januari hingga November ini, kami telah menangani sebanyak 90 Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan," ujar Rahmi Meri Yenti dalam orasinya.
Menurut Meri, jumlah tersebut terbilang sangat mengkhawatirkan karena dari jumlah tersebut, 48 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 37 diantaranya bahkan melibatkan anak dibawah umur sebagai korbannya.
"Mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, Pemerintah Provinsi maupun Kota Padang seharusnya sudah mulai memprioritaskan pembangunan fasilitas rehabilitasi berupa Rumah Aman bagi para anak dan perempuan korban kekerasan seksual ketimbang fokus melakukan pembangunan infrastruktur, " ungkapnya. (*)
