Wabup Pesisir Selatan: Keterbukan Informasi Badan Publik adalah Keniscayaan dan Tidak Bisa Ditawar

- Jumat, 26 November 2021 | 08:41 WIB
Acara penganugerahan pemeringkatan PPID pembantu dan nagari tahun 2021 serta komitmen bersama keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (23/11) di gedung PCC. (Foto: dok pesisirselatankab.go.id)
Acara penganugerahan pemeringkatan PPID pembantu dan nagari tahun 2021 serta komitmen bersama keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (23/11) di gedung PCC. (Foto: dok pesisirselatankab.go.id)

PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah menegaskan, Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik seluas luasnya kepada masyarakat dengan memanfaatkan semua media informasi, seperti website atau media sosial lainnya. 

"Sebagai kabupaten informatif di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi masyarakat," kata Wabup pada acara penganugerahan pemeringkatan PPID pembantu dan nagari tahun 2021 serta komitmen bersama keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (23/11) di gedung PCC. 

Disebutkan lebih lanjut, komitmen keterbukaan informasi tersebut tertuang dalam misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. 

"Keterbukaan informasi publik di setiap badan publik merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Untuk itu, perangkat daerah, kecamatan, nagari dan badan publik lainnya harus menjadikan keterbukaan informasi sebagai prioritas,"  harap wabup, dilansir dari pesisirselatankab.go.id, Jumat (26/11/2021). 

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Ermizen pada kesempatan itu mengatakan,  keterbukaan informasi  wajib dilakukan oleh pemerintah dan badan layanan publik yang ada. 

"Keterbukaan informasi publik harus diimplementasikan dengan baik. Pemerintah daerah dan badan layanan publik harus saling bersinergi dalam keterbukaan informasi," harapnya. 

Dikatakan, semua badan publik juga harus meningkatkan kualitas informasi kepada masyarakat. "Kita juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pesisir yang telah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat," katanya. 

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, Arif Yumardi mengapresiasi Pesisir Selatan yang selama tiga tahun berturut-turut meraih predikat kabupaten informatif di Provinsi Sumatera Barat. 

Disebutkan, Informasi Itu adalah emas. Masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan pemerintah. Butuh transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Transparansi itu bukan terkait dengan anggaran semata, akan tetapi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. 

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Sumber: Rilis

Tags

Terkini

Andalas Santri's Camp di Padang Panjang Resmi Ditutup

Sabtu, 27 November 2021 | 14:15 WIB

Wako Fadly Amran Sampaikan Ranperda APBD 2022

Jumat, 26 November 2021 | 22:30 WIB

Bupati Agam Lepas 40 Bibit Ikan di Launching Baganang

Jumat, 26 November 2021 | 16:45 WIB
X