Diduga Merusak Hutan, Gubernur Kepri Didesak Cabut IUPJL PSWA Pulau Rempang

Dodi Caniago
- Senin, 29 November 2021 | 21:24 WIB
Puluhan pengurus LSM, OKP, Ormas dan mahasiswa saat melakukan pernyataan sikap bersama terkait IUPJL PSWA pada hutan produksi di Pulau Rempang. (damri/haluankepri.com)
Puluhan pengurus LSM, OKP, Ormas dan mahasiswa saat melakukan pernyataan sikap bersama terkait IUPJL PSWA pada hutan produksi di Pulau Rempang. (damri/haluankepri.com)

Dalam keputusan Gubernur Kepri itu terjadi kelalaian administrasi, yaitu penulisan tahun dalam nomor keputusan ditulis tahun 2021 sedangkan penulisan tahun dalam penetapan dan tanda tangan Keputusan ditulis tahun 2020.

"Artinya penetapan dan tanda tangan pada tanggal 17 Februari 2020 sedangakan permohonan surat dari PT Vila Pantai Mutiara baru pada tanggal 5 Februari 2021, jadi surat keputusan lebih dulu dikeluarkan satu tahun dari pengujuan surat," ucap Andi.

Disampaikan Andi, dalam Keputusan Gubernur Kepri perihal memperhatian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri telah mengeluarkan surat penilaian atas permohonan IUPJL PSWA atas nama PT Vila Pantai Mutiara pada 16 Desember 2019.

Sedangkan surat permohonan PT Vila pantai Mutiaran itu baru diajukan pada 5 Februari 2021 tentang permohonan penerbitan IUPJL PSWA.

"Dalam keputusan Gubernur Kepri itu tidak ada pertimbangan teknis Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di Provinsi Kepri. Jadi diduga dalam penerbitan izin itu tidak melengkapi persyaratan perizinan yang amanatkan," ujarnya.

Pernyataan sikap ketiga, diduga PT. Villa Pantai Mutiara itu telah melakukan pengerusakan atau pengundulan hutan produksi di lokasi tersebut, karena luas area yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak seluas 19,17 hektar dari total yang diberikan seluas 191, 78 hektar.

Keempat, mendesak Gubernur Kepri dan Dinas terkait agar menyampaikan kepublik secara terbuka bukti-bukti dokumen persyaratan perizinan yang telah dipenuhi oleh PT. Villa Pantai Mutiara.

Kelima, mendesak kepada DPRD Provinsi Kepri sesuai dengan kewenangan pengawasan agar memanggil Gubernur dan Dinas terkait untuk mengevaluasi secara keselurahan izin-izin yang telah dikeluarkan untuk lokasi tersebut, karena diduga beberapan izin yang dikeluarkan syarat dengan kepentingan dan dipaksakan.

Keenam, mendesak pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kementrian Kehutanan agar mengusut tuntas dugaan tindak pidana pengerusakan hutan produksi dan hutan mangrove yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang mendapatkan IUPJL PSWA.

Baca Juga: Terpilih Secara Aklamasi, Oyong Wahyudi Pimpin Ikadin Batam

Halaman:

Editor: Dodi Caniago

Sumber: haluankepri.com

Tags

Terkini

LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli

Sabtu, 25 Juni 2022 | 12:22 WIB
X