DPRD Agam Sepakati Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- Selasa, 30 November 2021 | 16:38 WIB
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Agam bersama Bupati Agam (AMC News)
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Agam bersama Bupati Agam (AMC News)

AGAM, HARIAMHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari/desa.

Dalam Perda terbaru, masa tugas perangkat nagari ditetapkan hingga usia 60 tahun. Selain itu, besaran penghasilannya pun juga disetarakan dengan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II.

Dilansir dari Agam Media Center (AMC), Ketua DPRD Agam, Dr. Novi Irwan saat memimpin Rapat Paripurna, Senin (29/11/2021) mengatakan, seluruh fraksi dapat menerima dan menyepakati rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari untuk dijadikan Perda.

Dr. Novi Irwan mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan Perda perubahan itu dilakukan setelah melewati sejumlah tahapan paripurna serta mendapatkan persetujuan dari tujuh fraksi DPRD Agam.

“Perda ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari di lingkup Kabupaten Agam,” ujarnya.

Bupati Agam, DR. H. Andri Warman, MM dalam sambutannya mengatakan, untuk menjamin kepastian hukum bagi perangkat nagari, pemerintah daerah bersama DPRD telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

“Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi,” ujar bupati.

Bupati mengatakan, melalui perubahan Perda tersebut, telah dilakukan penyempurnaan terhadap subtansi dan materi muatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Disebutkan, perubahan yang tertuang dalam peraturan tersebut diantaranya masa tugas perangkat nagari sampai dengan usia 60 tahun. Menurutnya, hal itu dapat memberikan kepastian hukum bagi perangkat nagari dalam menjalankan tugas pokok dan funsinya.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X