Melalui Sekda, Bupati Dharmasraya Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Enam Ranperda yang Diusulkan

Heldi Satria
- Selasa, 30 November 2021 | 19:07 WIB
Diwakili Sekda, Bupati Dharmasraya Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Enam Ranperda yang Diusulkan
Diwakili Sekda, Bupati Dharmasraya Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Enam Ranperda yang Diusulkan

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, menyampaikan jawaban Bupati Dharmasraya atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Enam Ranperda yang diusulkan pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Jawaban bupati tersebut disampaikan Sekda dalam kesempatan Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD, Selasa (30/11/21).

Enam Ranperda yang dimaksud yakni Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda
tentang Penanggulangan Bencana, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Ranperda tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan jawaban atas setiap pertanyaan, serta saran dan masukan yang disampaikan Fraksi DPRD pada rapat paripurna hari sebelumnya. Diantaranya berkenaan dengan saran juru bicara Fraksi Nasdem dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan daerah agar membentuk Badan Pendapatan Daerah. Dijelaskan Sekda, bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah telah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap urusan keuangan. Namun dalam membentuk perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan dan penataaan kelembagaan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga: Begal dengan Sajam Berhasil Gasak Motor di Kapau Agam

"Pengajuan untuk mendapatkan rekomendasi ini telah kita ajukan ke Menteri Dalam Negeri, namun sampai sekarang rekomendasi tersebut belum kita dapatkan," ujar Sekda.

Kemudian terhadap pandangan umum fraksi Nurani Demokrat, agar melakukan pemetaan terhadap daerah rawan bencana, kata Sekda, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan. Namun karena belum adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dan dengan keterbatasan anggaran, pemetaan ini belum dapat dilakukan dengan optimal.

"Dengan ditetapkanya rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah, kita akan menetapkan perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun," ungkap Sekda.

Saran dari juru bicara Fraksi Nasdem mengenai penetapan kapasitas beban jalan kabupaten, juga dijawab Sekda dalam kesempatan itu. Ia menyampaikan, bahwa dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini, nantinya sesegera mungkin akan dilakukan penetapan kelas jalan di Kabupaten Dharmasraya ini.

"Hal ini sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menyatakan bahwa status ruas jalan kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati," tukasnya.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Sumber: rilis

Tags

Terkini

Wali Kota Padang Panjang Teken MoU dengan BPIP

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 11:44 WIB

KKP Abadikan Keindahan Bawah Laut Mandeh

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:49 WIB
X