LaNyalla: Hak DPD RI Harus Dikembalikan dan Dipulihkan

- Sabtu, 4 Desember 2021 | 08:27 WIB
La Nyalla Mattalitti
La Nyalla Mattalitti

BANDUNG, HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan terus memperjuangkan hak konstitusinya, baik di bidang legislasi maupun dalam mengusung calon presiden melalui amendemen UUD 1945.

Demikian ditegas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Kerja dan Refleksi akhir Tahun bersana wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen,
di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/12/2021) malam dengan tema "Penguatan Peran dan Fungsi DPD RI Sebagai Amanat Bangsa".

Amendemen UUD 1945 sudah empat kali dilakukan sepanjang tahun 1999 sampai 2002 dengan tujuan agar Indonesia lebih demokratis dan sekaligus mengkoreksi kelemahan beberapa pasal di naskah asli konstitusi tersebut.

Namun yang terjadi kemudian, sistem tata negara Indonesia berubah total. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang selama ini berhak mengusulkan dan memilih presiden dan wakil presiden dihapus dan digantikan DPD RI.

"DPD RI yang merupakan perubahan dan penyempurnaan wujud dari Utusan Daerah dan Golongan justru kehilangan hak dasarnya sebagai pemegang daulat rakyat yang didapat melalui pemilu. Padahal DPD RI sama-sama berkeringat seperti partai politik," papar Senator asal Jawa Timur itu.

Dengan alasan itulah, LaNyalla menegaskan bahwa DPD RI menuntut haknya tersebut untuk dikembalikan melalui amendemen kelima UUD 1945.

"Setelah amendemen 1 sampai 4, DPD RI tidak mempunyai hak itu. Inilah yang saya sebut kecelakaan hukum yang harus dibenahi. Hak DPD RI harus dikembalikan atau dipulihkan," tegas LaNyalla.

Sebab, jelas LaNyalla, DPD RI adalah wakil dari daerah, wakil dari golongan- golongan dan entitas-entitas civil society yang non-partisan. Tetapi faktanya, mereka tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.

"Sejak amendemen tahun 1999 hingga 2002, hanya partai politik yang bisa  mengusung calon pemimpin bangsa ini. Lewat fraksi di DPR RI, partai politik juga yang memutuskanundang-undang yang mengikat seluruh warga," lanjut dia.

Padahal sumbangsih entitas civil society non-partisan terhadap lahirnya bangsa dan negara ini tidaklah kecil. Tetapi mereka terpinggirkan.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Tags

Terkini

Meresahkan, 8 "Pak Ogah" Diamankan Satpol PP Padang

Senin, 24 Januari 2022 | 21:15 WIB

Pemko Pariaman Cek Kelayakan Kendaraan Dinas

Senin, 24 Januari 2022 | 17:47 WIB
X