Tjahjo Kumolo Beberkan 8 Area Rawan Korupsi bagi PNS

Nova Anggraini
- Kamis, 9 Desember 2021 | 05:10 WIB
Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengingatkan seluruh PNS tentang tidak terpujinya menerima sesuatu yang tidak halal seperti hasil korupsi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS diminta mencermati 8 area rawan korupsi agar tidak mudah terjebak di dalam aktivitas yang merugikan negara maupun diri sendiri.

"Area rawan korupsi ada delapan pintu, yakni pada perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, tata kelola dana desa, manajemen aset, dan jual beli jabatan. Maka mohon cermati baik-baik delapan area ini," tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Mantan Menteri Dalam Negeri ini juga memaparkan langkah pencegahan korupsi dan peningkatan integritas dalam kerangka reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh pemerintah.

Langkah pertama, dengan membangun unit percontohan yang menerapkan zona integritas sebagai pion dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Selanjutnya, mendorong implementasi kebijakan terkait penguatan sistem integritas internal instansi, yaitu kebijakan pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, whistle blowing system (WBS), serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional melalui SP4N-LAPOR!.

Peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) bagi PNS serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara merupakan langkah berikutnya.

"Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi didorong pula melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," imbuh Tjahjo Kumolo.

Salahgunakan Kekuasaan

PNS disebutnya harus memiliki nilai integritas agar bisa menghindarkan dirinya dari upaya menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang mengarahkan pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Sumber: Liputan6.com

Tags

Terkini

Kominfo Padang Studi Tiru ke Kominfo Padang Panjang

Rabu, 26 Januari 2022 | 20:40 WIB
X