BPN Ungkap Kendala Pendaftaran Tanah di Sumbar

- Selasa, 14 Desember 2021 | 18:45 WIB
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Saiful
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Saiful

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Saiful mengungkapkan, pada tahun 2021 melalui program PTSL BPN Sumbar membagikan 5000 sertifikat hak atas tanah masyarakat se-Sumbar dimana 10 sertifikat diantaranya diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumbar.

Selain Provinsi Sumbar penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat juga dilakukan secara bersamaan di Provinsi Riau dan Aceh yang secara virtual disaksikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Baca Juga: Tingkatkan Kolaborasi, ATR/BPN Serahkan Sertifikat Aset PLN saat Tutup Hantaru

"Ada beberapa kendala yang dihadapi jajaran Kanwil BPN Sumatera Barat dalam melaksanakan pendaftaran tanah di Provinsi Sumbar, adanya pola kepemilikan tanah yang sangat spesifik (Tanah adat/ulayat) dengan karakteristik kepemilikan bersama untuk itu kami mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/BPN agar diberikan kebijakan khusus dalam pendaftaran tanah ulayat/adat (kepemilikan bersama) di sumatera barat," ucap Saiful dalam acara setifikat tanah untuk rakyat yang digelar secara bersamaan di tiga Provinsi(Prov. Sumbar, Riau dan Aceh) oleh Kanwil ATR/BPN Sumbar di Pangeran Beach Hotel Padang.

ada beberapa kendala dalam menjalankan program PTSL di Sumbar antara lain sulit mendapatkan tanda tangan masyarakat karena budaya merantau yang tinggi, kekhawatiran jika tanah yang telah didaftarkan akan lebih mudah diperjualbelikan, pemangku adat masih ada yang tidak mau mengikuti program PTSL karena belum memahami secara utuh manfaat dari program tersebut.

Baca Juga: Ganti Rugi 211 Bidang Tanah Tol Padang-Pekanbaru Tunggu Restu BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Sofyan A Djalil menyampaikan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia telah harus terdaftar di data kementerian ATR/BPN, pada tahun 2021 walaupun ditengah pandemi covid-19 BPN telah berhasil mendaftarkan sekitar 8 juta bidang tanah di seluruh Indonesia jumlah ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 11,2 juta bidang tanah.

"Apresiasi patut kita berikan kepada para Gubernur,Bupati dan Walikota serta seluruh insan BPN yang telah mendukung sehingga pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berjalan dengan sukses di seluruh Indonesia," ucap Sofyan A Djalil.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, atas nama Pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran yang telah menghadirkan kebahagiaan kepada masayarakat dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah masyarakat melalui program PTSL tahun 2021.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

X