Ombudsman Kepri Terima Ratusan Laporan Warga, Terbanyak Kasus Tanah

Dodi Caniago
- Kamis, 16 Desember 2021 | 22:36 WIB
 Penandatangan nota kesepakatan dan rencana kerja dengan Pemko Batam, Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga. (damri/haluankepri.com)
Penandatangan nota kesepakatan dan rencana kerja dengan Pemko Batam, Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga. (damri/haluankepri.com)

HARIANNHALUAN.COM -Sebanyak 428 laporan pengaduan dari masyarakat masuk ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) selama 2021. Terbanyak merupakan pengadian tentang kasus tanah.

Baca Juga: Berangkat dari Tanjung Uban, Korban Tewas Kapal Terbalik di Johor Menjadi 16 Orang

Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riua (Kepri) menerima Jumlah laporan itu meningkat dibandingkan tahun 2020 dan bahkan melebihi dari target.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari saat acara penandatangan nota kesepakatan dan rencana kerja dengan Pemko Batam, Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga mengatakan, jumlah laporan itu meningkat dibandingkan tahun 2020 dan bahkan melebihi dari target tahun ini.

Kegiatan tersebut juga dibarengi dengan penyampaian apresiasi kampanye pelayanan publik dan catatan akhir tahun 2021 Ombudsman Kepri, Kamis 16 Desember 2021 di ballroom Love Seafood Batam Centre, Kota Batam.

"Target kita tidak sampai 400, tapi laporan masyarakat yang kita terima sampai hari ini sudah melebihi dari target, yakni sudah mencapai 428 laporan. Kita tidak akan berhenti dan waktu kita masih ada hingga akhir tahun 2021 nanti, barangkali jika masih ada laporan tetap kita terima," ucap Lagat.

Dikatakan Lagat, pada tahun ini laporan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat kepada pihaknya adalah terkait Agraria atau lahan pertanahan. Persoalan pertanahan yang paling banyak itu ada di 4 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri.

Yakni Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun. Persoalannya itu diantaranya adalah tentang tumpang tindih, PL bersama dan ada juga permasalahan lahan yang sudah dibayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tapi diberikan pada yang lain.

"Ada juga terkait administrasi lahan yang terlalu panjang sekali. Sebagaimana kita ketahui bersama administrasi lahan yang ada di BP Batam masih sangat rumit, ini akan terus kami kawal dan supaya terus membaik. Mudah-mudahan kedepan kita berharap ada perubahan," ujarnya.

Ditambahkannya, dengan adanya penandatangan nota kesepakatan dan rencana kerja dengan Pemko Batam, Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga itu maka seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri sudah bekerjasama dengan Ombudsman.

Halaman:

Editor: Dodi Caniago

Sumber: haluankepri.com

Tags

Terkini

Aktivitas Fisik Suku Mentawai Pedalaman

Senin, 27 Juni 2022 | 15:25 WIB
X