HARIANHALUAN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyatakan telah menganggarkan sebesar Rp326,37 miliar untuk pengembangan bandara APT Pranoto. Proyek ini merupakan bagian dari proyek ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan.
Baca Juga: RUU Ibukota Negara Baru, DPR Bentuk 56 Anggota Pansus
Hal itu diungkapkan oleh Sri Mulyani saat melakukan inspeksi pembangunan proyek di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang dibiayai melalui SBSN. Dia pun akan membangun prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN.
Baca Juga: IKN Pindah ke Kaltim Pada Semester I 2024
"Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020-2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Menurut dia, aset SBSN karena masuk ke dalam neraca dan akan menjadi aset yang akan terus dipelihara. Langkah tersebut merupakan bagian dari cara pemerintah untuk mengelola keuangan negara.
Baca Juga: Direndam Banjir, Jamiluddin Ritonga: Lokasi IKN Baru Layak Ditinjau Ulang
"Merdeka dengan semangat dan dengan cita-cita yang mulia, ingin menjadi negara yang terus berdaulat, bersatu, adil, makmur, bermartabat bahkan dalam cita-cita menjadi negara yang ikut menjaga ketertiban dunia” katanya.
Dalam kesempatan ini, Menkeu juga memberikan arahan kepada jajaran Kementerian/Lembaga pelaksana SBSN Proyek tahun 2022. Menkeu berpesan untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya dari berbagai hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN.
“Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh SBSN telah mendedikasikan komitmen terbaik Bapak Ibu sekalian untuk menjaga dan terus melaksanakan pembangunan secara amanah dengan dana dan anggaran dari rakyat Indonesia," tutupnya. (*)
Artikel Terkait
PKS: Pembahasan RUU IKN Jangan Tergesa-gesa
Jamiluddin Ritonga: Pemindahan IKN Hanya Keinginan Elit
Direndam Banjir, Jamiluddin Ritonga: Lokasi IKN Baru Layak Ditinjau Ulang
IKN Pindah ke Kaltim Pada Semester I 2024
Pembangunan Ibu Kota Baru Tunggu Pengesahan UU IKN