Wabup Solsel Sampaikan Jawaban atas Nota Pengantar Ranperda Pengelolaan BMD

- Rabu, 12 Januari 2022 | 02:55 WIB
Wabup Solsel Sampaikan Jawaban dari Fraksi DPRD atas Nota Pengantar Ranperda Pengelolaan BMD
Wabup Solsel Sampaikan Jawaban dari Fraksi DPRD atas Nota Pengantar Ranperda Pengelolaan BMD

PADANG ARO, HARIANHALUAN.COM - Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD atas nota pengantar Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Baca Juga: Baru 8 Bulan! Ini Capaian Pemkab Solsel yang Dimulai dari Program Suka Sapi, Wagub: Tuntaskan Pekerjaan Rumah

Pelaksanaan Rapat Paripurna yang bertempat di ruang sidang DPRD, Selasa (11/1/2022). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda didampingi oleh Wakil Ketua Yendri Susanto, Anggota DPRD dan Kepala OPD Solok Selatan.

Pada kesempatan tersebut,Wabup menjawab semua pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Solok Selatan, antara lain fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PAN, fraksi PKS, Bintang Demokrat serta fraksi Nasdem.

Baca Juga: Bupati Solsel: Inovasi dan Konsistensi Kunci Industri Pariwisata

Fraksi Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Bintang Demokrat, menyoroti pengelolaan barang milik daerah yang belum dikelola secara maksimal. Ketiga fraksi tersebut mengharapkan pendataan aset milik daerah secara teliti, terkontrol, serta evaluasi penataan dengan sangat baik, Pemkab menyatakan sudah melaksanakan penatausahaan aset sesuai peraturan perundang-undangan, seperti inventarisasi, pemanfaatan aset dan telah menggunakan aplikasi Simda BMD.

Dalam hal pengelolaan BMD yang mempertimbangkan prinsip efisien dan akuntabilitas publik, Wabup menyebutkan bahwa salah satu upaya adalah dengan melakukan lelang aset, terutama aset dengan pemeliharaan tinggi yang membebani pengeluaran daerah.

Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti pencatatan aset, yang kadang barangnya ada tapi catatannya tidak ada, atau barangnya tidak ada tapi masih ada pemeliharaannya. Lebih lanjut, Wabup menjelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati berkomitmen untuk menata dan memelihara asset. 

Terkait penerapan sistem pengendalian internal dalam mengelola asset daerah, Wabup mengatakan bahwa aset milik daerah sudah mulai tertata, yang dibuktikan dengan peraihan opini WTP dari BPK RI. 

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X