Cegah Korupsi, Tender Pengadaan Barang di Sumbar Bakal Gunakan Sistem Online

- Senin, 24 Januari 2022 | 22:29 WIB
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen, di Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (24/2/2022).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen, di Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (24/2/2022).

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi dan peningkatan Integritas penyelenggara pemerintahan diyakini menjadi solusi penting untuk menekan kasus tindak pidana korupsi, selain peningkatan kesejahteraan.

Hal ini menjadi diantara arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat kerja kerja secara virtual dengan kepala daerah se-Indonesia, yang diikuti Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen, di Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (24/2/2022).

Baca Juga: Pemkab Pesisir Selatan Targetkan Tender Proyek Tercapai 90 Persen Jelang April 2022

Selain Mendagri, turut hadir sebagai pembicara dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, serta Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas. Turut mendampingi gubernur, Kepala Dinas Kominfotik SUmbar Jasman Rizal, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Doni Rahmat Samulo, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rosail Akhyari.

Dalam arahannya, Mendagri menyebut, rapat kerja ini dalam rangka menekan atau pencegahan angka kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia. Banyaknya pejabat publik terkena operasi tangkap tangan KPK, berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik pada pemerintah jadi menurun.

Baca Juga: Evaluasi 2021, Rata-rata Pemenang Tender di Sumbar Penyedia Penawaran 81%

Tiga hal penyebab utama korupsi menurut Tito adalah sistem yang lemah atau buruk, integritas rendah serta budaya.

"Karena itu perlu dilakukan perbaikan sistem, yang mengurangi kontak fisik, digitalisasi berbagai bidang," kata Tito.

Hal senada juga disampaikan ketua KPK, Komjen Pol. Firli Bahuri, menurutnya, salah satu sebab korupsi karena buruk atau lemahnya sistem. karena itu perlu dilakukan perbaikan sistem, sebab banyak ruang yang bisa menjebak kepala daerah.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bank Nagari Raih TOP BUMD 2022 dari Infobank

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:19 WIB
X