KPK Dalami Dugaan Pelanggaran Reklamasi Danau Maninjau

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Menjadi satu dari 15 danau prioritas di Indonesia, kelestarian Danau Singkarak tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, akan tetapi juga menjadi kerisauan pemerintah pusat melalui beberapa kementerian dan lembaga serta lembaga pemerhati lingkungan, diantaranya Walhi, termasuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI.

Demikian terungkap saat Audience Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, di Kompleks Gubernuran, Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Sempat Tertimbun Longsor, Akses Salingka Danau Maninjau Sudah Dapat Dilalui

Wahyudi, Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, KPK RI, yang hadir bersama rombongan dan juga perwakilan dari Kementerian ATR/BPN RI, mengatakan kehadiran rombongan dalam rangka koordinasi dan penyamaan persepsi terkait pelestarian Danau Singkarak serta beberapa persoalan aset di beberapa kabupaten dan kota di Sumbar.

"Kedatangan kami salah satunya mengkordinasikan dan penyamaan persepsi terkait tindak lanjut langkah-langkah yang telah dikeluarkan bapak gubernur terkait dugaan pelanggaran reklamasi di Danau Singkarak," kata Wahyudi, diwawancarai usai pertemuan.

Baca Juga: Warga Sekitar Danau Maninjau Waspada Longsor Susulan

KPK mengapresiasi beberapa upaya persuasif yg sudah dilakukan gubernur sumbar dalam penanganan masalah reklamasi danau singkarak, dan selanjutnya melakukan supervisi untuk upaya pemulihannya.

Sebelumnya, dalam pertemuan, Wahyudi, juga menyampaikan bahwa kedatangannya menjalankan fungsi koordinasi agar berbagai hambatan-hambatan bisa cair dan upaya pencegahan bisa maksimal.

"Kami ditugasi pimpinan supaya ada pencegahan yang lebih efektif lagi. Yuk kita benahi, mumpung belum terlanjur," ujar Wahyudi.