Yusril: Penundaan Pemilu Bisa Timbulkan Kondisi Anarki

- Senin, 7 Maret 2022 | 09:43 WIB
Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra.

Jakarta, HarianHaluan.com – Pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa penundaan pemilu 2024 akan berdampak serius pada kondisi dan situasi politik di Indonesia.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu merupakan usulan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, usulan tersebut telah secara jelas melanggar konstitusi yang ada.

Seperti yang diketahui, konstitusi memang melarang penundaan Pemilu. Dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan lima tahun sekali.

Selain itu, merujuk Pasal 7 UUD, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Baca Juga: Jokowi: Siapa Pun Boleh Usul Tunda Pemilu

“Tidak ada dasar hukum sama sekali. Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya ‘ilegal’ alias ‘tidak sah’ atau tidak legitimate’,” Ujar Yusril dalam ketarangan resmi, dikutip Minggu (27/2)

Selain itu, secara politik Yusril menjelaskan penundaan pemilu akan berakibat pada kevakuman kekuasaan dimana-mana.

"Konsekuensi dari penundaan itu, jabatan-jabatan kenegaraan yang harus diisi dengan pemilu juga berakhir," kata Yusril melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (6/3/2022)

"Begitu jabatan berakhir setelah lima tahun, para pejabat tersebut, mulai dari presiden sampai anggota DPRD telah menjadi mantan pejabat, alias tidak dapat melakukan tindakan jabatan apapun atas nama jabatannya," jelasnya.

Halaman:

Editor: Alfitra Akbar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X