Pemerintah Hapus Syarat Tes Covid-19 Bagi Pelaku Perjalanan Domestik, Tak Perlu Tunjukkan Bukti PCR Antigen

- Senin, 7 Maret 2022 | 16:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia,Luhut Binsar Pandjaitan/ YouTube Sekretariat Presiden
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia,Luhut Binsar Pandjaitan/ YouTube Sekretariat Presiden

HARIAN HALUAN- Pemerintah menghapus syarat tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) dan swab antigen bagi pelaku perjalanan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aturan baru dan pelonggaran tersebut ditunjukkan bagi pelaku perjalanan darat, laut, dan udara di dalam negeri yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap. Hal itu diputuskan setelah Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo.

"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara yang sudah melakukan vaksinasi dosis dua sudah tidak perlu menunjukkan bukti antigen maupun PCR negatif," kata Luhut dalam jumpa pers via kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin 7 Februari 2022.

Baca Juga: Mengenal Pemain Drama ‘Twenty Five Twenty One’ Yang Raih Rating Tinggi !

Koordinator PPKM Jawa-Bali itu mengatakan bahwa kebijakan tersebut berdasarkan data yang dievaluasi, pemerintah menemukan tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan. Selain itu, kondisi rawat inap rumah sakit juga mengalami penurunan dan kasus kematian akibat Covid-19 melandai.

Luhut memastikan, kebijakan ini diterapkan berdasarkan masukan dari para ahli di bidangnya. Pelonggaran kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan prinsip kehati-hatian.

Baca Juga: Perbedaan sikap Jokowi Menanggapi Isu 3 Periode, Makin Melunak?

"Selain itu semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahapan yang sering kami sampaikan yakni bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama bukan dilakukan secara terburu-buru," ujar Luhut.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait dalam waktu dekat.

Halaman:

Editor: Juni Fitra Yenti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pelaku Pembunuhan Guru TK Terancam 15 Tahun Penjara

Jumat, 12 Agustus 2022 | 16:34 WIB
X