Jakarta, HarianHaluan.com – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka data terkait klaim big data tentang 110 juta warganet dalam wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal ini diungkap Fadli dalam cuitan pada akun twitternya.
“Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu," ujar Fadli di akun Twitternya (@fadlizon), Selasa (15/3).
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: PDIP Kritik Luhut Terkait Penundaan Pemilu: Bertentangan Dengan Presiden!
Lebih lanjut, Jodi memaparkan bahwa itu data internal mereka.
"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi saat dihubungi, Selasa, 15 Maret 2022.
Jodi juga memaparkan bahwa Ia tidak bisa menjelaskan soal metode ilmiah dalam pengumpulan data tersebut. Ia mengaku tak punya otoritas untuk itu.
"Saya enggak punya otoritas untuk itu."
Artikel Terkait
Luhut Klaim Punya Big Data Percakapan Masyarakat Minta Tunda Pemilu, Apa itu Big Data? Berikut Penjelasannya!
Survei Demokrat Sebut Pemilih Internal Hendaki 2024 Pemilu: 'Jadi Kita Mempertanyakan Versi Pak Luhut'
Luhut: Jabatan Jokowi Diperpanjang 3 Tahun, Mungkin Indonesia Akan Lebih Baik