Legislator PDIP Puji Aturan Baru Jenderal Andika Perbolehkan Keturunan PKI Daftar TNI : Sudah Benar!

- Kamis, 31 Maret 2022 | 19:20 WIB
Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin
Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin

HARIAN HALUAN- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus beberapa aturan pada syarat rekrutmen prajurit TNI tahun anggaran 2022.

Adapun beberapa syarat tersebut adalah poin larangan kepada keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar, tes renang, dan akademik.

Hal ini menjadi sorotan banyak kalangan dan juga mendapat dukungan.

Dukungan datang dari anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin.

Baca Juga: Siapa Paling Berpeluang Dapatkan Antony, Man United atau Barcelona?

Ia mengatakan, penghapusan larangan bagi keturunan PKI untuk diseleksi prajurit TNI sudah benar, karena memang tidak ada dasar hukumnya dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

"Terkait pernyataan Panglima TNI mengenai persoalan dasar hukum keturunan anggota PKI mengikuti seleksi Prajurit TNI, menurut saya sudah benar. Intinya kita berpegang teguh saja pada aturan soal persyaratan menjadi prajurit TNI seperti yang termaktub dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Hasanuddin yang dikutip dari Sindonews.com, Kamis (31/3).

Baca Juga: Kapan Waktu yang Tepat Baca Niat Puasa Ramadhan? Simak Penjelasannya

Ia juga mengutip Pasal 28 ayat (1) UU TNI yang menyebutkan, persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah Warga Negara Indonesia (WNI); beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945; pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun.

Lebih lanjut, tentunya tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri; sehat jasmani dan rohani; tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Halaman:

Editor: Nuraini

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X