Laporan Harta Kekayaan, KPK: 911 Bupati/Walikota dan Wakilnya Sudah Melaporkan!

- Rabu, 6 April 2022 | 09:37 WIB
Ilustrasi Kantor KPK (Republika)
Ilustrasi Kantor KPK (Republika)

HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan data penyelenggara negara yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Termasuk 911 Bupati/Walikota dan Wakilnya yang sudah melaporkan harta kekayaan

Hal itu terungkap setelah KPK mendata Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2021 yang batas pelaporannya berakhir pada 31 Maret 2022.

Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati pada Rabu (6/4/2022) mengatakan di tingkat pemerintah provinsi, KPK mencatat 64 gubernur dan wakil gubernur sudah melaporkan LHKPN.

Baca Juga: Pemerintahan Diprediksi Ambruk Sebelum 2024? Ini Alasan Ekonom Senior Faisal Basri

Sedangkan di tingkat pemerintah kabupaten atau kota, KPK mencatat sebanyak 911 bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil walikota sudah melaporkan LHKPN.

"Hingga batas akhir penyampaian LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2021, yaitu 31 Maret 2022, masih terdapat 15.649 Wajib Lapor (WL) atau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya," ujarnya.

Menurut Ipi, bagi para penyelenggara negara yang hasil verifikasi laporannya dinyatakan belum lengkap, maka wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan.

Baca Juga: Menuju Pilpres 2024, Kaum Milenial Inginkan Sandiaga Uno: Gebrakan yang Didambakan!

"KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuannya," kata Ipi.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X