Kontradiksi Kebijakan Fiskal: Konsisten Naikkan Tarif PPN, Menunda Pajak Karbon

- Senin, 11 April 2022 | 06:23 WIB
Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani
Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani

HARIAN HALUAN - Sebagai upaya lanjutan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah secara agresif mengeluarkan 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan.

PMK ini mempunyai nilai positif sebagai bentuk konsistensi pemerintah untuk melaksanakan UU HPP, yang secara jelas termuat dalam pasal 17 (2) yang menyatakan bahwa ketentuan atas kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% ini berlaku pada Tanggal 1 April 2022.

Pemerintah konsisten dengan amanat yang diberikan dalam UU tersebut, kepastian hukum menjadi sebuah konsideran yang paling tepat dan tidak bisa diganggu gugat.

Menarik untuk mencermati beberapa kondisi yang kemudian menimbulkan pendapat kritis di masyarakat. Pertama, kebijakan pemerintah menambah objek pajak baru atas transaksi bisnis masa kini dan masa depan, yaitu pengenaan PPN atas perdagangan aset kripto melalui PMK No. 68 tahun 2022.

Baca Juga: PPN Naik Jadi 11 Persen, Menkeu: Masyarakat Tidak Bayar Pajak Dapat Bantuan

Tarif PPN yang dikenakan untuk platform diluar Bappebti sebesar 0,22%, sedangkan untuk pedagang tercatat Bappebti dikenakan PPN sebesar 0,11%. Hal kedua, yang perlu menjadi perhatian adalah mispersepsi yang timbul di masyarakat.

Menurut Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani, ia memberikan contoh, PMK No. 61 tahun 2022 tentang PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Sebenarnya pengenaan PPN ini bukanlah hal baru.

Dimana PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) ini sudah termuat dalam Pasal 16C UU PPN, dan sudah mulai dikenakan sejak 1 Januari 1995. Hal ini menunjukkan literasi perpajakan masyarakat Indonesia memang cenderung masih lemah.

Pemerintah selain agresif mengeluarkan aturan baru, juga harus lebih agresif dalam melakukan edukasi kepada para wajib pajak. Prinsip PPN ini adalah pajak yang dikenakan kepada pembeli akhir, sehingga efek dari kebijakan ini akan dirasakan oleh masyarakat luas.

Halaman:

Editor: Adhi Widharta

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Indonesia Raih Blue Park Awards

Sabtu, 2 Juli 2022 | 17:37 WIB
X