Kontradiksi Kebijakan Fiskal: Konsisten Naikkan Tarif PPN, Menunda Pajak Karbon

- Senin, 11 April 2022 | 06:23 WIB
Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani
Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani

Dengan pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini, diprediksikan akan memberikan kontribusi terhadap inflasi secara agregat di akhir tahun 2022. Target awal pemerintahan, inflasi di kisaran angka 3%. Dengan kenaikan tarif PPN ini, diprediksikan inflasi akan menjadi terdongkrak di kisaran 3,4%.

Dalam waktu yang bersamaan dengan konsistennya pemerintah menaikkan tarif PPN, ada sebuah fenomena yang menarik. UU HPP ini juga mengatur tentang pajak karbon, seperti tertuang dalam pasal 13, yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Di dalam pasal 17 (3) mengamanatkan agar pajak karbon ini juga dikenakan seperti tanggal kenaikan tarif PPN, yaitu Tanggal 1 April 2022. Kebijakan pajak karbon ini diharapkan bisa menjadi paket kebijakan komprehensif untuk pengurangan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi hijau atau yang berkelanjutan.

Baca Juga: PPN Naik 11 Persen Jelang Ramadhan, Rocky Gerung: Warga Desa Kehilangan Harapan

Sayangnya pengenaan atas pajak karbon ini ditunda. Sedangkan kenaikan tarif PPN sesuai tanggal amanat UU HPP untuk memberikan kepastian hukum. Padahal gagasan besar dari Presiden Jokowi dengan konsep deregulasi, sehingga keluarnya UU HPP ini, pada prinsipnya adalah untuk mendorong kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi.

Lantas timbul pertanyaan, apakah yang menjadi orientasi kebijakan pemerintah? Aspek budgeteir untuk mengumpulkan uang buat negara atau menjadikan instrumen fiskal sebagai penjaga pertumbuhan ekonomi? Kebijakan pemerintah lebih cenderung memperhatikan masyarakat luas atau konglomerasi?

Jangan sampai kebijakan pemerintah yang konsisten menaikkan tarif PPN, tetapi di sisi lain menunda pajak karbon, kemudian terbaca menjadi sebuah kontradiksi kebijakan fiskal yang kurang berpihak kepada masyarakat luas.

 

Halaman:

Editor: Adhi Widharta

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KKP Akan Gelar Semarak HUT RI ke-77 di Sumbar

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:08 WIB
X