Bupati Agam Dukung Pembayaran Listrik Tepat Waktu

- Senin, 18 April 2022 | 16:47 WIB
Silaturahmi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukittinggi ke Rumah Dinas Bupati Agam, Jumat (15/04).
Silaturahmi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukittinggi ke Rumah Dinas Bupati Agam, Jumat (15/04).

HARIANHALUAN.COM - Andri Warman, Bupati Agam, mendukung pembayaran listrik tepat waktu menjadi budaya baru masyarakat Kabupaten Agam.

Hal ini disampaikan pada kunjungan silaturahmi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukittinggi ke Rumah Dinas Bupati Agam, Jumat (15/04).

Pembayaran listrik tepat waktu adalah pembayaran tagihan listrik untuk bulan berjalan yang dilakukan dari awal bulan hingga maksimal tanggal 20.

Manager UP3 Bukittinggi Zulhamdi menyampaikan, dengan membayar listrik lebih awal, masyarakat membantu PLN untuk memberikan pelayanan terbaik karena sebagian dari cash-in tagihan listrik akan digunakan kembali pada operasional pelayanan.

Zulhamdi pun menyampaikan, pada tagihan listrik setiap pelanggan ada kontribusi pajak yang akan disetorkan kepada Pemda. "Semoga dengan dukungan bapak Bupati, sinergi PLN dan Pemda Agam semakin erat, sehingga kita satu suara untuk mengedukasi masyarakat tentang membayar listrik tepat waktu. Masyarakat juga perlu tahu bahwa mereka berkontribusi pada pembangunan lewat tagihan listriknya," lanjutnya.

Setuju dengan PLN, Andri Warman berharap, seluruh masyarakat Agam, maupun juga instansi pemerintah maupun swasta dapat membayar listrik tepat waktu.
"Kini listrik sudah menyala 24 jam, ini bentuk kemajuan layanan PLN. Maka mari membantu PLN dengan membayar tagihan listrik tepat waktu," sebutnya.

Andri pun menyampaikan bahwa langkah ini juga secara tidak langsung membantu Pemda untuk pembangunan Kabupaten Agam. "Pada setiap tagihan listrik yang masyarakat bayar, 10%-nya adalah Pajak Penerangan Jalan atau PPJ," katanya.

PPJ merupakan pendapatan asli daerah yang menjadi amanat undang-udang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa PLN bertindak sebagai pihak yang membantu pemungutan PPJ karena PLN merupakan penyedia tenaga listrik yang dikenakan pajak atas penggunaan oleh pelanggannya.

Pajak tersebut, ungkap Andri, dikumpulkan oleh PLN melalui tagihan rekening listrik. Setelah terkumpul, akan disetor kepada pemda setempat.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Tags

Terkini

X