Kejagung Ungkap Peran Dirjen Kemendag dan Tiga Tersangka Lainnya dalam Kasus Ekspor Minyak Goreng

- Rabu, 20 April 2022 | 12:06 WIB
Jaksa Agung, ST Burhanuddin saat konferensi pers terkait kasus minyak goreng. (Instagram Kejagung)
Jaksa Agung, ST Burhanuddin saat konferensi pers terkait kasus minyak goreng. (Instagram Kejagung)

HARIAN HALUAN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.

Keempat tersangka itu antara lain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) inisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim MAS berinisial PTS.

Jaksa Agung, ST Burhanudin mengungkapkan peran keempat tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga: Tiga Pelaku Usaha jadi Tersangka Kasus Ekspor CPO, GIMNI Ancam Boikot Program Minyak Goreng Curah

Burhanudin menyebut tersangka IWW berperan menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat.

"Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor," kata Burhanuddin dalam konferensi pers virtual, Selasa (19/4/2022).

Sementara itu, ketiga tersangka lainnya yang merupakan pengusaha minyak sawit diketahui rutin berkomunikasi dengan tersangka IWW terkait penerbitan izin persetujuan ekspor (PE).

Burhanudin menyebut, ketiga tersangka mengajukan permohonan izin persetujuan ekspor minyak goreng dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO).

Baca Juga: Pelaku Usaha Minyak Sawit jadi Tersangka Migor, GIMNI: Melanggarnya di Mana?

"Ketiga tersangka tersebut telah berkomunikasi secara intens dengan Tersangka IWW sehingga PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Musim Mas, PT Multimas Nabati Asahan untuk mendapatkan persetujuan ekspor padahal perusahaan perusahaan tersebut bukan lah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO," ujarnya.

Keempat tersangka langsung ditahan karena diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Halaman:

Editor: Puspita Indah Cahyani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X