KKP Tingkatkan Kualitas Pengelolaan PNBP untuk Percepatan Pembangunan Sektor KP

- Jumat, 22 April 2022 | 15:52 WIB
KKP terus meningkatkan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
KKP terus meningkatkan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

HARIAN HALUAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang efektif dan akuntabel guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui tiga program terobosan. PNBP KKP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.

Dalam beleid tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, menyebutkan terdapat 18 jenis PNBP yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pelayanan, dan hak negara lainnya.

"Pengelolaan PNBP ini erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkeadilan, efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu pengelolaannya harus setertib mungkin untuk kemajuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar kepada peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, melalui siaran pers resmi KKP di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Baca Juga: DPR RI Dukung KKP Bangun Perikanan Kaltim

Pengelolaan PNBP KKP meliputi enam aspek, yakni transformasi kebijakan dan regulasi PNBP, peningkatan pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana dan prasarana, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan pengawasan. Apabila keenamnya dilaksanakan secara optimal, Antam optimis percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat segera terwujud.

PNBP KKP tahun 2021 mencetak rekor melebihi Rp1 triliun. KKP menargetkan jumlahnya meningkat signifikan menyusul implementasi tiga program terobosan, yakni penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berorientasi komoditas unggulan ekspor, serta pembangunan kampung perikanan berbasis kearifan lokal.

"Peraturan-peraturan terbaru yang berlaku dalam Pengelolaan PNBP perlu disosialisasikan kepada Bendahara Penerimaan selaku pengelola PNBP lingkup KKP untuk memberikan pengetahuan dan membantu implementasi regulasi yang ada berjalan dengan baik," papar Antam.

Lebih lanjut Kepala Biro Keuangan, Cipto Hadi Prayitno menjelaskan bahwa bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan PNBP KKP diikuti oleh 64 peserta dari kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia bagian barat. Kegiatan berlangsung selama tiga hari pada 19 hingga 21 April 2022.

“Diharapkan kepada para peserta Bimtek Pengelolaan PNBP KKP, dapat menyerap substansi Bimtek semaksimal mungkin dan dapat mengimplementasikan dengan baik di institusi masing-masing,” ujar Cipto.

Halaman:

Editor: Adhi Widharta

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Indonesia Raih Blue Park Awards

Sabtu, 2 Juli 2022 | 17:37 WIB
X