Catat! Pemerintah Ternyata Tidak Melarang Ekspor CPO

- Rabu, 27 April 2022 | 12:25 WIB
Airlangga Hartarto (Istimewa)
Airlangga Hartarto (Istimewa)

Jakarta, HarianHaluan.com – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan terkait isu pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

Menanggapi hal ini,  Ia menyatakan pelarangan ekspor hanya diperuntukkan untuk produk Refined, Bleached, Deodorized (RBD) palm olein. Artinya crude palm oil (CPO) tidak dilarang untuk diekspor.

Leboh lanjut, Ia mengatakan larangan ekspor RBD palm olein mulai diberlakukan 28 April 2022. Larangan ini berlaku sampai harga minyak goreng curah turun menjadi Rp 14.000 per liter.

Baca Juga: Jaksa Agung Tegaskan Kasus Ekspor CPO dan Minyak Goreng Tak Berkaitan dengan Agenda Politik

"Pelarangan ekspor RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sejak 28 April pukul 00.00 WIB sampai tercapainya harga minyak goreng curah Rp 14.000 per liter di pasar tradisional," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers singkat di saluran YouTube, Selasa (26/4/2022).

Secara teknis pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan mekanisme larangan ekspor RBD palm olein akan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan larangan ekspor tersebut.

"Per hari ini Permendag akan diterbitkan, demikian Bea Cukai akan memonitor supaya tidak terjadi penyimpangan," lanjutnya.

Seperti yang diketahui, larangan ekspor produk RBD palm olein dilakukan pada tiga jenis HS code, yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039.

Halaman:

Editor: Alfitra Akbar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X