Larangan Ekspor Migor dan CPO Jadi Perjudian Politik Jokowi

HARIAN HALUAN - Presiden Joko Widodo secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) alias minyak sawit mentah, berlaku pada Kamis 28 April 2022 lalu. Hal ini menjadi sorotan, karena kebijakan itu tidak hanya berdampak pada devisa negara yang terancam kehilangan Rp42 triliun per bulan, tetapi juga berdampak pada petani sawit.

Tak ayal, ketika kebijakan larangan ekspor diumumkan, para petani sawit menjerit karena harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok hingga 60 persen. Meski kebijakan tersebut sempat diralat Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa CPO tidak termasuk dalam komoditi yang dilarang ekspor.

Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut larangan ekspor berlaku untuk RBD Olein, dan bukan CPO.

Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor CPO, LaNyalla Dukung Sebagai Terapi Kejut: Tetapi Bukan Itu Jurusnya

Sayangnya, Presiden Jokowi tampaknya tidak peduli dan kembali menegaskan larangan ekspor CPO. Hingga akhirnya anak buahnya lah yang meralat pengumuman mereka.

Keputusan Kepala Negara dinilai diambil berdasarkan pertimbangan politik, dan bukan pertimbangan ekonomi. Wajar saja, karena posisi Jokowi saat ini tengah rawan setelah kepuasan publik terhadap pemerintahannya semakin menurun, serta dukungan dari partai pendukungnya melemah.

Krisis tersebut pun disebut dipicu oleh wacana penundaan Pemilu 2024 yang sempat gencar disuarakan Istana. Ditambah, ada informasi bahwa para mafia minyak goreng yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) beraksi demi membiayai penundaan Pemilu 2024.

Selain itu, nama-nama orang terdekat Presiden Jokowi juga ikut terseret dalam kasus mafia minyak goreng tersebut.

"Dengan memahami peta politik dan bisnis tadi, kita bisa mendapat gambaran bahwa larangan ekspor CPO ini tidak hanya semata-mata pertimbangannya ekonomis. Namun yang jauh lebih besar adalah pertimbangan politis," ujar Konsultan media dan politik, Hersubeno Arief seperti dikutip Harian Haluan dari Pikiran Rakyat.