Pemerintah Kucurkan Subsidi dan BLT Rp15 Triliun, Said Didu: Harga Migor Turun?

HARIAN HALUAN - Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menyoroti kebijakan pemerintah tentang minyak goreng. Menurutnya, berbagai kebijakan tentang migor sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Said Didu menyebut semua kebijakan sebagai kerugian, lalu mempertanyakan apakah sudah membuat harga minyak goreng turun.

"Bapak Presiden Yth, kebijakan penanganan migir sdh: 1. sdh habiskan subsidi dan BLT sktr Rp 15 trilyun. 2) kehilangan pendapatan negara sktr Rp 12 trilyun per bulan. 3) kehilangan perolehan ekspor sktr Rp 22 trilyun per bulan," tulis Said Didu di akun Twitter @saiddidu.

Baca Juga: Jokowi Hentikan Ekspor Minyak Goreng, India Dibuat 'Bergoyang'

"Apakah dengan kerugian tersebut harga minyak sudah turun?" tanya Said Didu.

Warganet yang membaca cuitan Said Didu hampir satu suara. Mereka menilai, kebijakan yang dilakukan justru membuat petani merugi.

"Setelah ada larangan ekspor, di tingkat petani harga sawit anjlok setelah sebelumnya tinggi. Karena demandnya juga tinggi, hulu atau perkebunan tidak masalah soal kualitas produksi? Yang diekspor sawit mentah atau sawit olahan berupa produk turunan yakni CPO? brp utk biodiesel, plm, oil/migor?" balas @Setiawan6251ya1.

"Bagaimana harga minyak goreng MAU turun wong pemerintah nya saja tidak berdaya menghukum mereka PEMILIK penyuplai/ pemasok minyak goreng yg mempermainkan harga minyak goreng yg ada seperti MOBIL remote control yg TDK bisa melakukan apapun," tambah @SlametKasan.

Hingga akhirnya, pemerintah mengeluarkan jurus dengan melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Ini dilakukan, agar produsen memperhatikan ketersediaan dalam negeri terlebih dahulu hingga produk melimpah. Dengan demikian, bahan kebutuhan rumah tangga tersebut juga akan turun harganya.

Baca Juga: Asosiasi Pedagang Pasar Dukung Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Di luar itu, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat tertentu. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat menengah ke bawah membeli bahan pokok, terutama minyak goreng yang harganya masih tinggi.