Sebut Indonesia Butuh Transformasi Sistem Politik, Wakil DPD Sultan: Akan Menjadi Legacy Demokrasi Jokowi

- Senin, 23 Mei 2022 | 17:18 WIB
 Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin

HARIAN HALUAN- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin kembali menegaskan bahwa satu-satunya syarat bangsa ini mematangkan demokrasi presidensial yang mensejahterakan adalah dengan melakukan transformasi sistem politik dan ketatanegaraan melalui Revisi Undang-undang Partai politik dan amandemen konstitusi.

"Kami meyakini bahwa Semua elemen Bangsa terutama elit politik menyadari hal yang sama. Transformasi sistem politik membutuhkan kebesaran jiwa dan kepekaan moral politik nasional untuk bisa menjadi bagian dari solusi problematika bangsa saat ini", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (23/05).

Baca Juga: Bentuk Terima Kasih, Ribuan Masyarakat Aripan Persembahkan Alek Nagari untuk Athari

Selanjutnya mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong presiden Joko Widodo untuk turut memperhatikan status quo sistem politik dan kemunduran demokrasi yang sangat mengganggu tujuan bangsa ini dalam bernegara. Presiden harus bersedia untuk mempercantik canvas sejarah politiknya sendiri sebagai legacy demokrasi yang akan dikenang generasi selanjutnya.

Saya kita Presiden harus menjadi Transformer penyelamat demokrasi yang terus berjalan mundur ini, agar kemudian bisa mewariskan sistem politik dan demokrasi yang lebih baik bagi pemimpin dan generasi selanjutnya. Terutama dalam menertibkan partai politik yang justru menjadi lembaga politik yang paling merusak sistem demokrasi kita.

Baca Juga: Sah, Delfi Adri Resmi Jadi Head Coach Semen Padang FC

"Maka kami selalu mengatakan bahwa sistem politik kita saat ini hanya melahirkan politisi dan para perebut kekuasaan yang pragmatis, bukan menghadirkan para negarawan yang memikirkan masa depan bangsa, seperti para Founder fathers kita dahulu", tegasnya.

Menurutnya, fenomena Multi Partai Ekstrim sangat tidak relevan dengan demokrasi presidensial. Karena Parpol merupakan institusi politik publik, maka Negara harus membatasi jumlah partai dan merekomendasikan kurikulum pendidikan politik yang baku bagi partai politik sesuai nilai-nilai Pancasila.

Semua warga negara tentu berhak dan bebas untuk berkumpul dan berserikat, namun tidak berarti masyarakat boleh seenaknya membentuk organisasi politik yang dalam aktivitasnya berpengaruh langsung terhadap nasib aktivitas dan masa depan negara seperti Partai politik.

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR tidak boleh abai dengan perhatian dan kritik Publik saat ini. Jangan lagi kita biarkan karakter partai politik yang lemah, dimanfaatkan oleh elit saudagar sebagai alat perebut kekuasaan semata.

Halaman:

Editor: Nuraini

Tags

Terkini

LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli

Sabtu, 25 Juni 2022 | 12:22 WIB
X