Larangan Ekspor Dicabut, Puan Maharani: Harga Migor Masih Mahal

HARIAN HALUAN - Perihal pencabutan larangan ekspor minyak goreng dan turunannya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memantau Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng secara optimal di pasaran. Pasalnya, harga minyak goreng terkini masih jauh dari HET yang ditentukan pemerintah.

“Kami meminta Pemerintah mengawasi ketat harga minyak goreng di pasaran setelah ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya resmi dibuka kembali hari ini,” terang Puan seperti dikutip dari laman DPR RI, Senin (23/5/2022).

Berdasarkan informasi yang dirinya terima, per 23 Mei 2022, larangan ekspor sawit dan minyak goreng resmi dicabut seiring dengan pertimbangan pasokan minyak goreng di pasaran tetap bertambah. Namun hingga hari ini, harga minyak goreng curah masih dijual antara Rp18.000-Rp 19.000/kg dan minyak goreng kemasan 2 liter masih dijual seperti hari-hari sebelumnya di kisaran Rp 45.000-Rp 52.000.

Baca Juga: Bakal Usung Ganjar dan Puan, PDIP Belum Tertarik Koalisi

Lebih lanjut, Puan menilai penerapan subsidi yang tidak merata dilaporkan menjadi salah satu penyebab tidak sesuainya harga minyak goreng dengan ketentuan HET.

“Setiap saya kunjungan ke daerah, saya selalu menyempatkan untuk mengecek harga komoditas pangan di pasar. Dan sampai sekarang, baik pedagang maupun pembeli masih mengeluhkan harga minyak goreng yang masih mahal,” ucapnya.

Karena itu, jelas Puan, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah berupaya menggandeng seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan di seluruh wilayah, termasuk mengenai pemerataan subsidi minyak goreng. Kemudian, kesejahteraan para petani sawit serta tenaga kerja di industri sawit tidak terabaikan. Sehingga, stabilitas harga pangan tetap terjaga.

“Apalagi, minyak goreng memang menjadi salah satu bahan pangan pendukung untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Stabilitas pasokan minyak goreng di pasar mesti diperhatikan agar tidak terjadi aksi borong minyak goreng saat turun harganya,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Selain itu, Puan mendorong pemerintah melakukan sosialisasi sekaligus operasi pasar secara konsisten. Hal ini penting guna mencegah aksi pemborongan atau penyelundupan minyak goreng seperti yang pernah terjadi sebelumnya yang berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran.