Kepatuhan Indonesia di IOTC Meningkat Signifikan di Tahun 2021

- Selasa, 24 Mei 2022 | 11:04 WIB
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan tuna
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan tuna



HARIAN HALUAN - Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan tuna berkelanjutan di kancah internasional. Kali ini, Indonesia meraih nilai tingkat kepatuhan tertinggi pelaksanaan resolusi tahun 2021 sebesar 81% pada Indian Ocean Tuna Commission (IOTC).

Capaian nilai tersebut meningkat 7% dari penilaian tahun sebelumnya serta merupakan yang tertinggi sejak pertama kali dilakukan penilaian tingkat kepatuhan pelaksanaan resolusi di IOTC pada tahun 2010. Pada penilaian tahun 2022, rerata nilai tingkat kepatuhan negara-negara anggota IOTC adalah sebesar 69%, menurun 4% dari tahun lalu.

Meski demikian, menurut Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ridwan Mulyana, Indonesia masih perlu memperbaiki pelaksanaan resolusi pengelolaan tuna berkelanjutan. Resolusi yang perlu ditingkatkan kepatuhannya di antaranya kelengkapan informasi kapal, data catch and effort, data size frequency, pembatasan ukuran ikan untuk spesies Billfish, pembaharuan daftar kapal illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF), serta laporan observer untuk pelaksanaan pilot project transhipment antara kapal kayu pengangkut ikan dan kapal long line tuna.

Baca Juga: Pelaku Illegal Fishing Asal India Meninggal karena Sakit, KKP Berikan Penanganan Terbaik

Raihan positif ini disampaikan dalam sidang internasional IOTC yang digelar di Seychelles pada tanggal 9 hingga 20 Mei 2022. Pertemuan ini dihadiri 240 peserta (luring dan daring) yang berasal dari 25 negara anggota IOTC yang hadir, 1 negara bukan anggota (cooperating non-contracting party) dan 12 observer internasional.

Serangkaian pertemuan tersebut diawali dengan pertemuan the 19th Session of the Compliance Committee (CoC19) IOTC yang dipimpin oleh Prof. Indra Jaya (Chairperson) dari Indonesia, kemudian diikuti pertemuan 19th Session of the Standing Committee on Administration and Finance (SCAF), 5th Session of the Technical Committee on Management Procedures (TCMP), dan diakhiri dengan pertemuan 26th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (S26).

Lebih lanjut Ridwan menerangkan pada pertemuan S26, isu utama yang dibahas adalah terkait yellowfin tuna (YFT), skipjack (SKJ), bigeye tuna (BET), dan rumpon (fish aggregating device/FAD) terutama berkaitan dengan pembatasan hasil tangkapan dan pengendalian penangkapan. Komisi IOTC menyetujui untuk mengadopsi management procedure (MP) untuk BET, namun belum sepakat untuk mengadopsi terkait usulan proposal mengenai pembatasan tangkapan SKJ dan pengelolaan rumpon.

Di tahun 2021, IOTC telah menyepakati adanya pengurangan catch limit YFT melalui resolusi 21/01. Kemudian di tahun ini, terdapat usulan penambahan reduksi catch limit YFT kembali untuk memulihkan stok YFT yang saat ini masih dalam kondisi overfished dan overfishing.

“Kita sampaikan posisi Indonesia dalam pengelolaan tuna di wilayah IOTC. Kita mendukung dan menyetujui rebuilding stock untuk YFT melalui interim plan untuk memastikan keberlanjutan dan mempercepat pemulihan sumber daya dan ekonomi,” jelasnya.

Pada pertemuan tahunan itu pula, Indonesia menyampaikan bahwa belum bisa menarik penolakan terhadap resolusi 21/01 mengenai rebuilding YFT pada pertemuan S25 tahun 2021. Ini dikarenakan keberatan Indonesia terhadap sumber data yang digunakan untuk menentukan catch limit YFT sehingga berdampak negatif pada perikanan skala kecil dan artisanal Indonesia, yang saat ini data tersebut masih dalam proses re-estimasi dengan Sekretariat IOTC. Sampai akhir pertemuan masih belum ada kata sepakat sehingga diusulkan akan dibahas kembali pada special session yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

Halaman:

Editor: Adhi Widharta

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aktivitas Fisik Suku Mentawai Pedalaman

Senin, 27 Juni 2022 | 15:25 WIB
X