Peneliti Sebut Revisi UU Cipta Kerja Mestinya Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS, Ini Respon Puan Maharani

- Rabu, 25 Mei 2022 | 19:00 WIB
Ketua DPR Puan Maharani
Ketua DPR Puan Maharani

HARIAN HALUAN - Gerak cepat DPR dan pemerintah dalam mengesahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) disebut tidak melibatkan keterlibatan publik. 

Dikhawatirkan proses ini akan terulang lagi dalam pembahasan perbaikan UU Cipta Kerja.

“Mengingat tidak ada progres signifikan dalam hal keterbukaan dan partisipasi publik (di revisi UU PPP dan UU IKN), perbaikan UU Cipta Kerja potensial berakhir sama. Kepentingan yang mau disasar bukan kepentingan publik, sehingga partisipasi publik potensial dianggap tidak relevan dan formalitas,” kata Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) Violla Reininda hari ini Rabu 25 Mei 2022.

Baca Juga: Pemerintah Segera Lakukan Pencabutan PPKM, Puan Maharani: Harus Ada Strategi Matang

Padahal salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan terhadap revisi UU Cipta Kerja

RUU P3 yang disahkan ini disebut akan menjadi landasan hukum bagi UU Cipta Kerja

Partisipasi publik dalam pembentukan UU kata dia, harus dibaca bersamaan dengan beberapa aspek, yaitu Akses seluruh dokumen terkait pembentukan dan Proporsionalitas waktu pembentukan dan Bagaimana DPR dan Pemerintah secara aktif mengundang dan melibatkan masyarakat. Namun ketiganya tidak tercapai dalam pembahasan revisi UU P3. 

Baca Juga: Demi Kesejahteraan Rakyat, Puan Maharani Minta Pemerintah Optimalkan Penyerapan Anggaran PEN

Pembahasan ini hanya dilakukan kurang dari dua pekan, dan dokumen tidak dapat diakses oleh masyarakat. 

Halaman:

Editor: Ade Suhendra

Tags

Terkini

Akademisi Puji Politik Kerja Andre Rosiade

Senin, 4 Juli 2022 | 17:54 WIB

Bank Nagari Jalin Kerja Sama dengan BKMT Sumbar

Senin, 4 Juli 2022 | 17:13 WIB

Pemerintah Indonesia Raih Blue Park Awards

Sabtu, 2 Juli 2022 | 17:37 WIB
X