Komite II DPD RI Minta Masukan Pakar Terkait RUU Energi

- Kamis, 26 Mei 2022 | 17:54 WIB
Komite II DPD RI Minta Masukan Pakar Terkait RUU Energi
Komite II DPD RI Minta Masukan Pakar Terkait RUU Energi

HARIAN HALUAN- Komite II DPD RI menilai Indonesia harus segera melakukan transisi energi, dari sumber energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Atas dasar itu, Komite II DPD RI melakukan penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi dengan meminta masukan komprehensif dari sisi akademik, dan implementasi di lapangan dari pakar maupun praktisi.

"Guna memperkaya substansi RUU yang sedang disusun, kami meminta masukan dari pakar dan praktisi," ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat membuka RPDU terkait RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (24/5).

Baca Juga: Hapus Gambar Badarawuhi Menari dengan Wajah Jokowi, BEM KM Unand Mengaku Diintervensi

Senator asal Papua itu mengatakan dalam penyusunan RUU ini terdapat 11 pokok persoalan yang masuk dalam jangkauan. Berdasarkan pokok persoalan itu, Komite II DPD RI ingin mendapatkan pandangan atau masukan. "Seluruh masukan ini, akan dicatat dan digunakan sebagai referensi pokok dalam merumuskan usul RUU ini," tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan energi dari tenaga surya memang sangat diandalkan untuk saat ini. Selain itu, biogas dari limbah cangkang kelapa sawit juga bisa menjadi alternatif tapi perlu diperhatikan lagi energi bersih atau bukan. “Kita bisa manfaatkan biogas cangkang, namun perlu diperhatikan kembali apakah merupakan energi bersih atau bukan,” terangnya.

Baca Juga: Raker dengan KPU dan Bawaslu, Senator DPD RI Fernando Sinaga Desak Penyusunan PKPU Dipercepat

Christiandy juga menambahkan bahwa lahirnya UU Omnibus Law juga mengakibatkan peran daerah kurang terperhatikan dalam energi terbarukan. “Peran daerah saat ini tidak ada sejak adanya UU Omnibus Law. Alhasil, energi terbarukan dari cangkang tidak mendapatkan perhatian pemda,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah berharap Pemerintah Indonesia bersiap diri sebagai negara berkembang khususnya penyempurnaan RUU Energi. Menurutnya Indonesia sangat ketergantungan dengan sumber energi fosil. “Indonesia sangat ketergantungan dalam energi fosil. Kedepan Indonesia harus bisa menata diri dalam energi baru dan terbarukan,” harapnya.

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wiluyo Kusdwiharto mengatakan pihaknya secara konsisten mendukung energi baru dan terbarukan. Apalagi Pemerintah Indonesia turut meratifikasi target Net Zero Emission 2060, maka perlu ada konsistensi dalam energi.

Baca Juga: Situs Legal Nonton: Anime Boruto, One Piece Hingga Drama Korea

Halaman:

Editor: Nuraini

Tags

Terkini

X