KKP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

- Jumat, 27 Mei 2022 | 19:38 WIB
Kepala BRSDM KKP I Nyoman Radiarta, selaku Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia
Kepala BRSDM KKP I Nyoman Radiarta, selaku Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia


HARIAN HALUAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperjuangkan kebijakan perikanan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) sebagai organisasi yang kompeten dalam upaya promosi perikanan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dengan demikian pengelolaannya harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan.

Pada Senin (23/5/2022), Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta, selaku Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia, bertindak sebagai Head Delegates Indonesia dalam the SEAFDEC Council Director Meeting ke-54. Pada pertemuan tersebut, ia menyampaikan, Indonesia memperjuangkan beberapa aktivitas yang mendukung program prioritas KKP, yakni pengelolaan perikanan di kawasan Asia Tenggara yang berorientasi kepada keberlanjutan sumber daya dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Baca Juga: Panen Lagi di Klaster Tambak Udang KKP di Cidaun, Hasilkan 32,5 Ton Udang Vaname

Menurutnya, terdapat beberapa program strategis yang telah disepakati untuk dilaksanakan di tahun 2022-2023. Pertama, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur). Dalam hal ini terdapat tiga pokok bahasan antara lain Regional Fishing Vessels Record (RFVR), Electronic ASEAN Catch Documentation Scheme (E-ACDS), dan Port State Measure (PSM).

Kedua, promosi perikanan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Salah satunya melalui Regional Plan of Action on Sustainable Utilization of Neritic Tunas in the ASEAN Region (RPOA-Neritic Tunas) atau Rencana Aksi Regional tentang Pemanfaatan Tuna Neritik Berkelanjutan di Kawasan ASEAN.

Ketiga, Ensuring Food Safety and Quality of Fish and Fishery Products atau memastikan keamanan pangan dan kualitas ikan dan produk perikanan.

Keempat, mengenai isu-isu dalam perdagangan dunia seperti yang terkait dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah.

"Indonesia memperhatikan informasi dan update dari SEAFDEC tentang kegiatan-kegiatan terkait CITES. Indonesia ingin menginformasikan bahwa untuk menjaga dan memastikan keberadaan dan ketersediaan Hiu Paus, Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus 2021-2025. Sejak tahun 2014, Indonesia juga telah menetapkan status Pari Manta dengan status perlindungan penuh untuk seluruh siklus hidup dan atau bagian tubuhnya," tutur Nyoman.

Halaman:

Editor: Adhi Widharta

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Akademisi Puji Politik Kerja Andre Rosiade

Senin, 4 Juli 2022 | 17:54 WIB

Bank Nagari Jalin Kerja Sama dengan BKMT Sumbar

Senin, 4 Juli 2022 | 17:13 WIB

Pemerintah Indonesia Raih Blue Park Awards

Sabtu, 2 Juli 2022 | 17:37 WIB
X