Jangan Sampai Terlambat! Puluhan Ribu Wajib Pajak di Indonesia Sudah Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

- Jumat, 3 Juni 2022 | 22:30 WIB
Jangan Sampai Terlambat! Puluhan Ribu Wajib Pajak di Indonesia Sudah Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela
Jangan Sampai Terlambat! Puluhan Ribu Wajib Pajak di Indonesia Sudah Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

HARIAN HALUAN — Sampai dengan hari ini, total sebanyak 58.790 Wajib Pajak di Indonesia sudah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan total harta bersih yang diungkapkan sebesar kurang lebih 120 Triliun rupiah (Rp120.027,99M). Dari nilai harta bersih yang diungkapkan tersebut, negara sudah meraup PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar kurang lebih 12 Triliun rupiah.

Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi sendiri, sampai dengan hari ini terdapat 209 Wajib Pajak di Provinsi Sumatera Barat yang memanfaatkan PPS dengan total harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp248.556.178.054 dan PPh final sebesar Rp28.435.503.566. Sementara itu di Provinsi Jambi terdapat 309 Wajib Pajak yang memanfaatkan PPS dengan total harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp1.076.974.135.352 dan PPh final sebesar Rp108.739.182.402.

Pada dasarnya, PPS yang berlangsung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 ini diadakan demi kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis oleh DJP dari mitra di luar negeri maupun data yang disampaikan oleh instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) sesuai ketentuan yang berlaku. Karena jika penegakan hukum dilakukan oleh DJP, maka DJP akan langsung mengenakan sanksi dan menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak yang belum dibayarkan.

Baca Juga: Pemberlakuan ASO Butuh Kesamaan Persepsi Banyak Pihak

Program Pengungkapan Sukarela terdiri dari dua kebijakan yaitu Kebijakan I dan Kebijakan II. Kebijakan I adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Basis pengungkapannya yaitu harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti Tax Amnesty (TA). Kebijakan I dapat diikuti oleh wajib pajak peserta TA baik itu Wajib Pajak Badan ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebagai gantinya, Wajib Pajak yang

mengikuti Kebijakan I tidak akan dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar).

Sedangkan Kebijakan II adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Basis pengungkapannya yaitu harta perolehan tahun 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Kebijakan II dapat diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi saja.

Dengan mengikuti Kebijakan II, atas Wajib Pajak tersebut tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap. Selain itu, data/informasi yang bersumber dari SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan I dan Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan II tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Selanjutnya mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana jika Wajib Pajak yang belum mengungkapkan kewajiban perpajakan dengan benar memilih untuk tidak mengikuti PPS? Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang akan dikenakan jika ketidakbenaran informasi saat pelaporan dan pembayaran pajak ditemukan oleh DJP.

Apabila Wajib Pajak memiliki aset, maka aset tersebut wajib dilaporkan pada SPT Tahunan setiap tahunnya. Apabila tidak mengikuti PPS, Wajib Pajak yang pernah mengikuti Program Tax Amnesty dan belum melaporkan hartanya secara lengkap akan dikenakan PPh final sebesar 25% untuk Wajib Pajak Badan, 30% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 12,5% untuk Wajib Pajak tertentu dari harta bersih tambahan (PP 36/2017 tentang Tax Amnesty) ditambah sanksi administrasi hingga 200% atas keterlambatan.
Tarif dan dan sanksi administrasi tersebut jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif PPh final dalam PPS Kebijakan I yang hanya berkisar di tarif 11%, 8%, dan 6%. Kemudian, Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan hartanya di tahun 2016 – 2020 akan dikenakan PPh final dengan tarif 30% (Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) ditambah sanksi keterlambatan. Tentunya tarif ini juga masih jauh lebih besar dibandingkan dengan tarif PPh final dalam PPS Kebijakan II yang hanya berkisar di tarif 18%, 14%, dan 12%.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Sumber: Rilis

Tags

Terkini

Gubernur Sumbar Bagi-bagi Bendera Merah Putih

Senin, 8 Agustus 2022 | 18:05 WIB
X