Jokowi Sahkan UU PPP Baru, Omnibus Law Bukan Lagi Kewenangan Menkumham

- Senin, 20 Juni 2022 | 17:28 WIB
Presiden Jokowi kembali membuka keran ekspor minyak goreng
Presiden Jokowi kembali membuka keran ekspor minyak goreng

Harian Haluan - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur soal pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus.

Dalam penjelasan UU No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan pembentukan UU tersebut adalah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

UU No. 13/2022 punya tujuh tujuan yaitu:

1. Menambahkan metode omnibus;
2. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation);
4. Membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik;
5. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Mengubah teknik penyusunan naskah akademik; dan
7. Mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: DPR Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini Terkait Omnibus Law

Metode omnibus dalam UU No. 13/2022 diatur dalam Pasal 42 A, Pasal 64, Pasal 97, dan Pasal 98. Dalam Pasal 42 A disebutkan bahwa penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang (RUU) harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selanjutnya pada Pasal 64 disisipkan dua ayat, yakni ayat 1a dan ayat 1b sebagai berikut:
Ayat 1a: Penyusunan RUU sebagaimana dimaksud pada ayat l dapat menggunakan metode omnibus.
Ayat 1b: Metode omnibus merupakan metode penyusunan dengan:
a. memuat materi muatan baru;
b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
c. mencabut UU yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu UU untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan empat pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan Pasal 97D sebagai berikut:
Pasal 97A:
Materi muatan yang diatur dalam UU yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut UU tersebut.

Kemudian Pasal 97B menyebutkan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik, termasuk pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan UU dari perencanaan sampai pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Pasal 97C mengatur soal jenis dan hierarki peraturan dan Pasal 97D mengatur soal harmonisasi dengan rancangan peraturan daerah.

Diatur pula agar UU yang menggunakan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama UU yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi UU yang menggunakan metode omnibus. Contoh: Cipta Kerja

Halaman:

Editor: Adhi Widharta

Tags

Artikel Terkait

Terkini

TNI AD Tingkatkan Ketahanan Pangan Bersama Kepala BPIP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:22 WIB

Delapan Tips Beli Kandang Peliharaan Agar Tetap Sehat

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:42 WIB
X