KPK Ajak Aparat Penegak Hukum Aktif Upayakan Pencegahan Korupsi

- Senin, 20 Juni 2022 | 18:09 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

HARIANHALUAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) juga berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisisir terjadinya tindakan korupsi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Aparat Penegak Hukum Provinsi Sumatera Barat di Hotel Mercure, Padang, Senin, 20 Juni 2022, Firli berujar melalui upaya optimalisasi pencegahan, ke depan APH tidak hanya fokus pada penindakan saja. Sebabnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi lebih agar tidak terjerat dalam tindakan korupsi.

Baca Juga: Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam Menjadi Percontohan Desa Antikorupsi 2022 oleh KPK

“Perlu ada semangat dan komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan diawali satu kesamaan tujuan yaitu membebaskan Indonesia dari praktik korupsi. Baik melalui penindakan, pendidikan, maupun upaya aktif melalui pencegahan,” kata Firli.

Dihadapan 76 peserta pelatihan, Firli mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu instansi yaitu KPK saja. Konsep pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh stakeholder mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga peran serta masyarakat.

KPK meyakini, dengan membangun sinergi dan kerjasama yang solid pemberantasan korupsi di Indonesia bisa selesai. Sinergitas dan koordinasi antar-lembaga itu sudah seharusnya dimulai sejak saat penyelidikan dilakukan. Pada proses ini, Kepolisian bisa melakukan diskusi intensif dengan Kejaksaan dan BPKP untuk mencari nilai kerugian negara dari kasus yang diselediki.

Baca Juga: Satu-satunya di Sumbar, KPK Tetapkan Nagari Kamang Hilia Sebagai Desa Antikorupsi

Jika hal tersebut berjalan, pada saat perkara naik ke proses penyidikan maka hanya tinggal mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti untuk menemukan tersangkanya. Dengan begitu Kejaksaan tidak akan mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi atau P-19.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BPKB Dishub Kota Pariaman Terapkan Pembayaran Online

Jumat, 12 Agustus 2022 | 21:13 WIB
X