Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI Muhidin Said Ambruk Saat Rapat Paripurna

Jakarta, HarianHaluan.com – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI Muhidin Mohamad Said ambruk sesaat setelah menyampaikan laporan Banggar DPR terkait RAPBN 2023.

Dalam Rapat Paripurna ini, Muhidin Said sebagai pimpinan Banggar membacakan laporan Badan Anggaran DPR atas hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun Anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023.

Usai membacakan laporannya tersebut, Muhidin bergegas ke meja pimpinan DPR untuk menyerahkan dokumen. Tiba-tiba Muhidin ambruk usai berpamitan di depan meja pimpinan sidang DPR.

Baca Juga: Warga Tanah Tinggi Jakpus Tolak Nama Jalan Baru Pemberian Anies: Tak Ada Sosialisasi

Mengenai kondisi terkini Muhidin, Sekjen DPR-RI Indra Iskandar mengatakan Muhidin sempat mengalami black out dan terjatuh namun setelahnya Ia bisa berdiri kembali.

"Pak Muhidin tadi blackout sebentar dan jatuh. Namun bisa berdiri kembali. Info dari dokter bagian pelayanan medik beliau ada hipertensi," kata Indra kepada wartawan, Kamis (30/6).

Sebagai informasi, beberapa agenda Rapat Paripurna pada hari ini yakni:

1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

2 Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021

3 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
a) RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;
b) RUU tentang Provinsi Riau;
c) RUU tentang Provinsi Jambi;
d) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
e) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Baca Juga: Rapat Bersama Komisi IV DPR, Menteri Trenggono Optimistis PDB Perikanan Tumbuh 5-6 persen di 2023

4 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
a) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
b) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan
c) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

5. Laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.