Laporan Mendag Zulhas Bagikan MinyaKita Sambil Kampanye, Ini Kata Bawaslu

- Kamis, 21 Juli 2022 | 19:43 WIB
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pada Peluncuran minyak goreng kemasan dengan merek MINYAKITA di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022) menyatakan produk Minyakita akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter.  (KEMENDAG)
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pada Peluncuran minyak goreng kemasan dengan merek MINYAKITA di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022) menyatakan produk Minyakita akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter. (KEMENDAG)

Harian Haluan - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak laporan pembagian Minyakita yang dilakukan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan sembari meminta masyarakat memilih anaknya, Futri Zulya Savitri pada perhelatan Pemilu mendatang.

Bawaslu menyebut aktivitas Zulhas bukan merupakan aktivitas kampanye dan tak memenuhi syarat materil sehingga tak dapat dilanjutkan.

Bawaslu telah mengkaji laporan masyarakat dengan terlapor Zulkifli Hasan tentang dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Kesimpulannya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan sehingga tidak dapat diregistrasi,” kata Anggota Bawaslu RI, Puadi, Kamis (21/7/2022).

Baca Juga: Zulhas Disentil Jokowi, Andre Rosiade: Mendag Jangan jadi Beban Presiden

Ia menambahkan, telah menganalisis laporan terkait aktivitas Zulhas. Sebab peserta Pemilu 2024 belum ditetapkan sehingga aktivitas Mendag tak bisa dikategorikan sebagai kampanye Pemilu.

Bawaslu melakukan analisis terhadap peristiwa sebagaimana di laporan pelapor. Analisis dilakukan berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu,” paparnya.

“Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, diketahui bahwa pada saat ini belum terdapat peserta Pemilu 2024. Artinya, perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu,” sambung dia.

Selain itu, Puadi juga menjelaskan bahwa Bawaslu mempertimbangkan pasal 280 ayat 1 UU Pemilu yang mengatur larangan terhadap tindakan dalam aktivitas kampanye. Termasuk, pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu yang dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Terutama, undang-undang juga memuat tentang larangan untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Halaman:

Editor: Adhi Widharta

Tags

Artikel Terkait

Terkini

483 Ekor Sapi di Pariaman Sudah Divaksin PMK

Kamis, 29 September 2022 | 15:37 WIB

Pemko Pariaman Kebut Smart City dengan Gelar Bimtek

Rabu, 28 September 2022 | 20:26 WIB

Teken MoU, Pemko Pariaman Jalin PKS dengan Unand

Rabu, 28 September 2022 | 20:03 WIB
X