Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru Masih Belum Tuntas, Masalah Kelengkapan Berkas hingga Pemilik Berbeda

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 13:02 WIB
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Senin, 25 Juli 2022 sore, memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Senin, 25 Juli 2022 sore, memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru.

HARIANHALUAN - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Senin, 25 Juli 2022 sore, memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru, khususnya terkait lambatnya pembebasan 571 bidang lahan yang belum tuntas di ruas Padang - Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rapat terungkap, ke 571 bidang lahan tersebut berada pada progres penyelesaian yang beragam. Diantaranya sebanyak 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan apraisal.

Baca Juga: Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru, 13 Terdakwa Dituntut Berbeda

Selain itu juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang dalam proses SPP ke LMAN.

Dalam pengarahannya, Gubernur meminta agar persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut segera dituntaskan, agar PT. Hutama Karya bisa segera bekerja. Secara khusus gubernur meminta agar penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan, tidak on spot pada beberapa titik terpisah, sehingga menyulitkan pekerjaan fisik.

Baca Juga: Percepat Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, Andre Rosiade Minta Segera Tuntaskan Pembebasan Lahan

"Pembebasan percil baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Untuk fisiknya baru 9 Km dari 20,5 Km. Masalahnya apa ? Kalau dari 571 percil ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini ? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule nya yang jelas, makanya kita rapat hari ini," tegas Mahyeldi dilihat dari laman resmi Diskominfotik Sumbar, Kamis, 4 Agustus 2022.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur yang turut hadir bersama Sekda dan jajaran terkait menyampaikan beberapa kendala di lapangan, diantaranya persoalan kelengkapan administrasi, dimana berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah ditemui.

Kendala lainnya adalah berbedanya orang yang menguasai bidang lahan dengan pemilik.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkab Agam Permudah Pengurusan Perizinan Usaha

Rabu, 10 Agustus 2022 | 08:10 WIB
X