Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru Masih Belum Tuntas, Masalah Kelengkapan Berkas hingga Pemilik Berbeda

HARIANHALUAN - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Senin, 25 Juli 2022 sore, memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru, khususnya terkait lambatnya pembebasan 571 bidang lahan yang belum tuntas di ruas Padang - Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rapat terungkap, ke 571 bidang lahan tersebut berada pada progres penyelesaian yang beragam. Diantaranya sebanyak 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan apraisal.

Baca Juga: Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru, 13 Terdakwa Dituntut Berbeda

Selain itu juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang dalam proses SPP ke LMAN.

Dalam pengarahannya, Gubernur meminta agar persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut segera dituntaskan, agar PT. Hutama Karya bisa segera bekerja. Secara khusus gubernur meminta agar penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan, tidak on spot pada beberapa titik terpisah, sehingga menyulitkan pekerjaan fisik.

Baca Juga: Percepat Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, Andre Rosiade Minta Segera Tuntaskan Pembebasan Lahan

"Pembebasan percil baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Untuk fisiknya baru 9 Km dari 20,5 Km. Masalahnya apa ? Kalau dari 571 percil ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini ? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule nya yang jelas, makanya kita rapat hari ini," tegas Mahyeldi dilihat dari laman resmi Diskominfotik Sumbar, Kamis, 4 Agustus 2022.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur yang turut hadir bersama Sekda dan jajaran terkait menyampaikan beberapa kendala di lapangan, diantaranya persoalan kelengkapan administrasi, dimana berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah ditemui.

Kendala lainnya adalah berbedanya orang yang menguasai bidang lahan dengan pemilik.

Meski begitu, Bupati menyampaikan pihaknya bersama tim dilapangan akan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan pembebasan lahan yang prioritas, sehingga pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.

Sementara perwakilan PT. Hutama Karya, Roy, mengungkapkan pihaknya menyiapkan dana Rp28 miliar dan telah menitipkan dana ganti kerugian ke pengadilan untuk 13 bidang lahan senilai Rp17 miliar.

"Untuk pengerjaan fisik, tahun ini ditargetkan bisa menyerap dana Rp758 miliar, tapi dengan syarat lahan pembangunannya minimal terusan sepanjang 10 Km, bukan berupa spot-spot," kata Roy.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang juga Koordinator Tim Percepatan Pemprov Sumbar, Syafrizal, mengatakan, setelah rapat ini, akan mengkordinasikan dengan tim terkait untuk menyiapkan time schedule dan memusatkan upaya penyelesaian pada ruas yang menjadi prioritas. (*)