Terkait Temuan BPK , Banggar DPRD Batam Minta Laporan Pemko Batam

- Jumat, 16 Juli 2021 | 02:12 WIB
Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, (damri/haluankepri.com)
Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, (damri/haluankepri.com)

 

BATAM,HARIANHALUAN.COM-Pemko Batam diminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam agar menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh terkait adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan segera memberikan laporan secara tertulis kepada DPRD Kota Batam atas tindak lanjut tersebut.

Sebagaimana diketahui, salah satu BPK RI itu adalah temuan rekening titipan penerimaan pajak Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang bukan nomor rekening Kas Daerah (Kesda) Kota Batam di Bank Riau Kepri pada beberapa waktu lalu.

 

Hal tersebut disampaikan oleh koordinator Banggar DPRD Kota Batam, Aman, S.Pd dalam rapat Paripurna tentang laporan Banggar atas pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kota Batam tahun 2020.

“Temuan BPK tersebut diminta untuk tidak lagi terjadi ditahun yang akan datang, sehingga pertanggungjawaban kinerja daerah lebih baik. Kalau ada temuan yang sama pada tahun yang akan datang maka itu akan jadi temuan yang besar,” ucap Aman, dikutip Haluankepri.com, Kamis (15/7/2021).

Dikatakan Aman, pihaknya juga merekomendasikan kepada Walikota Batam agar bagian keuangan dan bagian barang disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menempatkan orang-orang yang tepat.
Baik secara latar belakang pendidikan maupun kompetensinya.

“Banggar merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai OPD yang bertanggungjawab kepada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemko Batam untuk membuat program kegiatan pelatihan guna untuk meningkatkan kualitas SDM diseluruh OPD,” ujar Aman.

Lanjutnya, pihaknya menyesalkan jamian keselamatan kerja bagi tenaga honorer daerah yang tidak dapat dilaksanakan hingga saat ini, sementara anggran atas program tersebut telah tersedia di APBD Kota Batam.

“Jika ada kendala dalam pelaksanaannya maka semestinya dapat dicarikan solusinya, sehingga hak-hak keselamatan kerja bagi tenaga kerja honorer daerah dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Miftahul Rizki

Terkini

Pemerintah Indonesia Raih Blue Park Awards

Sabtu, 2 Juli 2022 | 17:37 WIB
X