Istilah Pembatasan Masyarakat Diganti Lagi, Athari: Rakyat Bingung, Akhirnya Lengah

- Minggu, 25 Juli 2021 | 12:41 WIB
Athari Gauthi Ardi
Athari Gauthi Ardi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah kembali mengganti istilah pembatasan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, menjadi PPKM level 3 dan 4. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI Dapil Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi.

Menurut dia, sudah lima kali istilah ini diganti, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Bahkan bisa dibilang gagal dalam menurunkan angka infeksi Covid-19.

"Awalnya digunakan istilah PSBB mula April 2020. Penerapan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum," ujarnya.

Kemudian, lanjut Athari, istilah PSBM yang diberlakukan pada September 2020. PSBM atau Pembatasan Sosial Skala Mikro pada dasarnya adalah pembatasan yang dilakukan ditingkat desa, kampung, RW hingga RT.

PPKM khusus Jawa dan Bali diterapkan sejak 11 Januari 2021 di 7 provinsi di Jawa dan Bali dengan tingkat penularan tinggi.

"Kebijakannya meliputi 75 persen Work From Office (WFO) di sektor non esensial, 100 persen WFO di sektor esensial, kapasitas tempat ibadah maksimal 50 persen, serta seluruh KBM secara daring," ucapnya.

Kemudian PPKM Mikro, pekerja yang bekerja di kantor dibatasi 50 persen. Pusat perbelanjaan atau mall boleh beroperasi hingga pukul 21.00. Kemudian kapasitas makan di restoran atau dine in dibatasi maksimal 50 persen dan kapasitas rumah ibadah dibatasi 50 persen.

Selanjutnya penebalan PPKM Mikro yang diberlakukan mulai 22 Juni 2021 sampai 5 Juli 2021. Beberapa hal yang diatur yaitu operasional tempat usaha, khususnya restoran maupun warung makan, dimana makan di tempat hanya diperbolehkan maksimal 25 persen. Kemudian pasar hingga pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 30.00. Sementara itu, perkantoran yang berada di zona merah, Work From Home (WFH) 75 persen dan WFO 25 persen, kemudian perkantoran di zona lainnya WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

Kemudian lagi, PPKM Darurat yang ditetapkan tanggal 3 Juli 2021. Pemerintah mengeluarkan istilah baru untuk membatasi kegiatan dan mobilitas masyatakat, setelah sebelumnya kasus melonjak semakin tajam. Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 30 Juli 2021 di Jawa dan bali dan juga beberapa wilayah di luar Jawa dan bali.

"Aturan ini meliputi 100 persen WFH di sektor non esensial, maksimal 50 persen WFO di sektor esensial, pusat perbelanjaan ditutup, serta restoran atau rumah makan hanya menerima delivery atau take away," tuturnya.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Terkini

Buruan, Pendaftaran Calon Uda Uni Solsel Sudah Buka

Jumat, 24 September 2021 | 19:12 WIB
X