HARIAN HALUAN - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah untuk melanjutkan uji coba konversi elpiji ke listrik dan membuktikan bahwa dengan cara ini masyarakat bisa berhemat.
“Perlu, lebih banyak uji coba, daerah diperluas, konteksnya di daerah yang masyarakat perkampungan banyak. Jangan di kota, tetapi di kota juga perlu. Saya ingin melihat apakah menggunakan kompor gas lebih mahal dari listrik, artinya teori cost benefit,” sebut Trubus saat berbincang hari ini (26/9).
Rencananya pemerintah akan melakukan uji coba di Solo dan Denpasar. “Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit, yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Piala Dunia U-20, Airlangga Hartarto Sebut Jadi Ajang Pembuktian Pengembangan Industri Olahraga
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terkait program konversi kompor gas menjadi listrik industri.
Trubus sendiri sudah turun ke lapangan dan bicara dengan masyarakat. Dia menyimpulkan, belum ada urgensinya untuk mengkonversi elpiji ke listrik.
“Artinya kebijakan konversi tidak ada urgensinya, persoalannya, itu yang namanya kebijakan apa yang dimau pemerintah. Pemerintah maunya mengkonversi jadi kompor listrik, kebijakan ini jadi tidak tepat, peruntukannya tidak tepat.” tegas Trubus.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Optimis Kejar Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen
Pemerintah masih belum melakukan komunikasi publik yang kepada masyarakat atas kebijakan ini. Selain itu infrastruktur pendukung juga belum siap.
“Karena infrastruktur harus disiapkan semua, misal kalau rusak bawa kemana. Harus dimodifikasi sesuai dengan watt masyarakat. Ada kolaborasi dengan para pabrikan, agar lebih sederhana. Apalagi keluhan di masyarakat listrik sering mati,” cetus Trubus.
Sebelumnya Menko Airlangga juga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini. Trubus menambahkan, kebijakan ini bahkan tidak akan terwujud pada masa sisa pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Minta Kader Golkar untuk Aktif di Media Sosial, Pengamat: Itu Langkah yang Pas
“Saya lihat di masa Pak Jokowi gak mampu. Kalau bicara kebijakan publik, tidak mungkin jangka pendek. “ tandas Trubus.
Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan program konversi kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik induksi. Menurutnya penundaan itu juga dapat diterima mengingat masih banyak persoalan teknis yang perlu dibenahi.
"Penundaan itu cukup realistis mengingat masih banyak masalah teknis yang belum teratasi. Pengguna kompor listrik harus pelanggan di batas 1.300 VA (volt ampere) dan masalah pemadaman di berbagai daerah menjadi hambatan," ujarnya.
